Tata Kelola Pembangunan Desa
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara […]
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Read More »
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa mempunyai perencanaan mandiri. Artinya bahwa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa
Prinsip Prinsip Desa Membangun Read More »
Aktor Demokrasi Di Desa Dalam rangka menciptakan, mengembangkan, dan merawat demokrasi di desa, manakala kita merujuk pada substansi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka sesungguhnya
Aktor Demokrasi Di Desa Read More »
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Sebenarnya, anggaran Operasional dan Rencana Kerja atau Kegiatan untuk BPD, dan untuk LKD (LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT,
Anggaran Operasional Dan Rencana Kerja BPD Atau Program Kegiatan LKD Read More »
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Dalam rangka Musdes dan Musrenbangdes, harus dilakukan dulu Musdus atau Muswil. Musdus bagi desa yang terdiri lebih dari 1 perdikan. Muswil / Mus-RW bagi desa yang
Musyawarah Dusun Atau Wilayah Read More »
Performen Pos Pelayanan Terpadu Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat
Performen Pos Pelayanan Terpadu Read More »
AKRONIM DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa terdapat banyak sebutan
Akronim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Permendagri no 20 th 2018) 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa) dulu sebelum dibelanjakan, yang meliputi: a. PAD dari seluruh aset desa, termasuk
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swadaya (2 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (3 Kasi 2 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swakarya (2 Kasi 3 Kaur) Read More »
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015 dan nomor 18
PPKD, PKA, DAN TPK Untuk Kategori Desa Swasembada (3 Kasi 3 Kaur) Read More »
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Manakala kita mencermati Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan nomor 20 tahun 2018, maka dokumen pelaksanaan pembangunan dan dokumen pengelolaan keuangan desa itu
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, Pemerintah Desa wajib mengumumkan atau menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut diuraikan
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Read More »
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Berdasarkan Permendagri no 20 th 2018, mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa)
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Read More »
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Manakala ditelaah secara mendalam, semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU 6/2014 atau UU Desa adalah semangat dan prespektif satu desa, satu
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Read More »
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa perubahan Data Terpadu
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Read More »
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Read More »
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa Sesungguhnya aktivitas Pemerintahan Desa yang harus termonitor dan/atau dilaporkan dokumentasinya kepada Bupati melalui Camat dapat diuraikan sebagai berikut:
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Read More »
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Read More »
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran Read More »
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Secara rutin pula webset ini selalu menginformasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Read More »
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Read More »
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Read More »
Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah
Fakta Tentang Pendamping Desa Read More »
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Tulisan ini saya rilis kembali dengan sebagian editing, atas dasar realita di akhir-akhir ini semakin jelas dan merata di hampir
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Read More »
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015, nomor 18 tahun 2018, dan nomor 110tahun 2016, perihal PPKD,
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Read More »
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2014, PP
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa Read More »
Terlambat Atau Tidak Menyampaikan LPPDes LKPPDes IPPDes LPRP-APBDes LKPRP-APBDes Dan IPRP-APBDes Kepala Desa Dapat Diberhentikan Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN
