Tata Kelola Pembangunan Desa
Dampak Dari Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Jauh Dengan Harapan Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari dana desa yang merupakan amanah UU Desa adalah meningkatkan pelayanan publik […]
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Read More »
KOMISI INFORMASI Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yangberfungsi menjalankan Undang-Undang ini danperaturan pelaksanaannya, menetapkan
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan
Indikator Transparansi Pada Pemerintahan Desa Read More »
FAKTA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola
Fakta Tentang BUMDes Read More »
FAKTA TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA Fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah tidak
Fakta Tentang Pendamping Lokal Desa Read More »
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes Dan RPKDes Read More »
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA Saya mengkategorikan aparatur desa menjadi 3 macam, yaitu: 1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat Desa). 2. BPD. 3. LKD (RT, RW, LPM, PKK, Kartar, Posyandu, LAD, dan
Kesejahteraan Aparatur Desa Read More »
DASAR HUKUM KEPALA DESA TERLAMBAT DAN/ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES SAPAT DIBERHENTIKAN Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES,
Dasar Hukum Kades Diberhentikan Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Read More »
TERLAMBAT MEMBUAT ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN, LAPORAN KETERANGAN, DAN INFORMASI, KEPALA DESA DAPAT DIBERHENTIKAN Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN IPRP-APBDES
Terlambat Menyampaikan Laporan Kepala Desa Dapat Diberhentikan Read More »
TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014) Pemerintah Desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah
Tahapan Dalam Menyusun RKPDes Read More »
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDES (Berdasarkan Permendagri 114/2014) Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, Visi dan Misi Desa, dan Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
Sistematika Penyusunan RKPDes Read More »
BAHAN APBDes Merujuk pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
BAHAN RKPDes Berpedoman pada akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
BAHAN RPJMDes Berdasarkan akselerasi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 vs PERMENDESA PDTT NOMOR 21 TAHUN 2020 Selain program Pemutakhiran Data SDGs Desa yang konten datanya menunjukkan jelas Kementerian Desa PDTT merampas kewenangan Kemendagri, ada
PETA JALAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA Selain mengatur perencanaan pembangunan desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sebagaimana penjelasan berikut. Pembangunan desa dikoordinasikan oleh kepala desa
Peta Jalan Penyelenggaraan Pembangunan Desa Read More »
PERENCANAAN YANG BAIK JANTUNG KEMANDIRIAN DESA Satu desa, satu rencana dan satu anggaran merupakan semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU Desa. Semangat ini sejalan dengan prinsip kewenangan asal
Perencanaan Yang Baik Jantung Kemandirian Desa Read More »
PRINSIP DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif. Acuan atau landasan operasional yang dipakai adalah sebagaimana
Prinsip Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Read More »
PENDATAAN SDGs DESA VARIAN BARU TUMPANG TINDIH DATA SISTIM INFORMASI DESA Pemutakhiran IDM 2021 berbasis SDGs Desa dimana aktivitas pendataannya mengklaim sebagai upaya pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi,
Pendataan SDGs Desa Varian Baru Tumpang Tindih Data Sistem Informasi Desa Read More »
TIM PENYUSUN RPJMDES DAN RKPDES Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes Read More »
PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN Sebutan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sekarang ini sudah diganti dengan sebutan LPKA (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran), yaitu laporan setiap item atau titik kegiatan anggaran yang
Pengganti Sebutan Dokumen Pembangunan Dan Keuangan Read More »
RPJMDes HARUS BERKERAKYATAN Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi
RPJMDes harus Berkerakyatan Read More »
TANAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA Persoalan tanah di desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintahan Desa sering kali dan bahkan sampai sekarang masih banyak yang menjadi polemik di desa. Lalu
Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Desa Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG BAKSO Memprihatinkan sekali, kabar dari berbagai daerah, masih banyak perangkat desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutaman sekdes sebagai koordinator PPKD dan Verifikator, serta kaur keuangan sebagai
Menejemen Pedagang Bakso Read More »
MENEJEMEN PEDAGANG SOTO Miris memang, info dari berbagai daerah, masih banyak elemen pemerintahan dan kemasyarakatan di desa yang tidak difungsikan sesuai dengan tupoksinya, terutama urusan pengelolaan keuangan dan pelaksana pembangunan.
Menejemen Pedagang Soto Read More »
MUSYAWARAH DI DESA YANG IDEAL Kita berasumsi bahwa tidak ada desa yang tidak melakukan musyawarah desa (Musdes). Apakah dalam pelaksanaanya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat atau hanya
Musyawarah Di Desa Yang Ideal Read More »
MACAM-MACAM MUSYAWARAH DESA Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, Musyawarah Desa itu ada 2 macam, yaitu Musdes Regular dan Musdes Insidensial. Musdes Regular itu ada 2 macam, yaitu: Musdes RPJMDes
Macam Macam Musyawarah Desa Read More »
Link webset SID KEMENDES https://sid.kemendesa.go.id/ masih bisa dibuka dengan peramban tertentu, misalnya dengan peramban bawaan handphone tertentu. Tetapi konten DANA DESA, APBDES, dan BLTDD tidak bisa dibuka. Tentang 3 (tiga) kontern
Rakyat Terluka SID KEMENDES Dicabik Read More »
Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab
Pendamping PKH Siapa Bermain? Read More »
