PENDAMPINGAN DESA PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat Desa …
BIMTEK ON LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …
Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira Selengkapnya »
BIMTEK OF LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …
Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira Selengkapnya »
Potret Badan Usaha Milik Desa Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola Bumdes secara asal-asalan, bahkan tidak sedikit uang rakyat tersebut dirampok melalui Bumdes secara berjama’ah. Hal ini perlu disampaikan karena kenyataan di lapangan modus perampokan dana Bumdes …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 3) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desamayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Akibat dari …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 3) Selengkapnya »
Peta Jalan Menuju Kerjasama Bumdes Dengan Pihak Ketiga Sampai awal tahun 2021 ini realitanya masih teramat banyak desa yang belum punya Bumdes dan/atau Bumdes nya tidak jelas keberadaannya. Kondisi seperti ini tentunya sulit bagi desa tersebut untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang usaha ekonomi. Karena kegiatan usaha ekonomi desa sekarang ini tidak …
Peta Jalan Menuju Kerjasama Bumdes Dengan Pihak Ketiga Selengkapnya »
