PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes dari APBDes adalah proses penting untuk memastikan bahwa dana desa yang diinvestasikan ke BUMDes digunakan secara transparan, […]
PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Read More »
MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN MODAL YANG EFEKTIF Oleh: NUR ROZUQI* Untuk menyusun rencana penggunaan modal yang efektif, terutama dalam konteks BUMDes dan APBDes, Anda perlu menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan usaha dengan
MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN MODAL YANG EFEKTIF Read More »
PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan penyertaan modal untuk BUMDes dari APBDes adalah bentuk investasi desa yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMDES DARI APBDES Read More »
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyertaan Modal BUMDes adalah regulasi yang mengatur pemisahan kekayaan desa untuk dijadikan modal pada Badan Usaha Milik
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES Read More »
PROPOSAL ANALISA KELAYAKAN USAHA BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Proposal Analisa Kelayakan Usaha BUMDes adalah dokumen penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu unit usaha yang direncanakan oleh BUMDes layak dijalankan
PROPOSAL ANALISA KELAYAKAN USAHA BUMDES Read More »
PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal BUMDes dari APBDes adalah mekanisme strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui investasi langsung ke Badan Usaha Milik Desa. Berikut uraian
PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Read More »
KETENTUAN PENUTUP Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 67 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 66 (1) Dengan berlakunya
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN Read More »
KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 65 Koperasi yang telah
KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Read More »
PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 64 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Read More »
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 63 (1) Dalam rangka pemberian
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH Read More »
BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 62 Dalam rangka
BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI Read More »
PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMASYARAKATAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 61 Dalam
PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMASYARAKATAN KOPERASI Read More »
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 60 (1) Pemerintah menciptakan dan
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI Read More »
PENGESAHAN ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 59 Organisasi yang
PENGESAHAN ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Read More »
KEGIATAN ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 58 (1) Organisasi tersebut melakukan
KEGIATAN ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI Read More »
ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 57 (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan
ORGANISASI TUNGGAL GERAKAN KOPERASI Read More »
PENGUMUMAN DAN PENGHAPUSAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 56 (1) Pemerintah
PENGUMUMAN DAN PENGHAPUSAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Read More »
BATAS TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DALAM PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 55 Dalam hal
BATAS TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DALAM PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELESAI KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 54 Penyelesai mempunyai hak,
HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENYELESAI KOPERASI Read More »
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 53 (1) Penyelesaian segera
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
PENUNJUKAN DAN STATUS PENYELESAI DALAM PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 52 (1) Penyelesaian
PENUNJUKAN DAN STATUS PENYELESAI DALAM PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 51 Untuk kepentingan kreditor dan para anggota
PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
ISI PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 50 Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
ISI PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN KOPERASI KEPADA KREDITOR DAN PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 49 (1) Keputusan
PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN KOPERASI KEPADA KREDITOR DAN PEMERINTAH Read More »
PENGATURAN TEKNIS PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 48 Ketentuan mengenai pembubaran
PENGATURAN TEKNIS PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Read More »
PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 47 (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah
PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Read More »
PEMBUBARAN KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 46 Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. keputusan
PEMBUBARAN KOPERASI Read More »
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 45 (1) Sisa Hasil Usaha
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI Read More »
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 44 (1) Koperasi dapat menghimpun
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI Read More »
