Tata Sosial Desa 2 >> PALIRA

Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira

BIMTEK ON LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …

Bimtek On Line Atau Secara Daring PusBimtek Palira Selengkapnya »

Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

BIMTEK OF LINE PALIRA Dalam nomenklatur APBDes terdapat Pos Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Pos Anggaran Pembinaan Masyarakat yang alokasi anggarannya digunakan untuk Bimtek atau Diklat bagi: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW). Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya (Gapoktan, Linmas, Pokja, Pengurus LKD lainnya desa) Lembaga Adat …

Bimtek Of Line Atau Secara Tatap Muka PusBimtek Palira Selengkapnya »

Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job

Tinggalkan Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Hingga sekarang ini, Juni 2021, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap jabatan/pekerjaan sebagai: 1. Guru sertifikasi. 2. UPK (eks PNPM) 3. Pendamping PKH 4. TKSK 5. Pendamping Desa 5. Atau Pendampin Program lainnya yang juga mendapatkan …

Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Selengkapnya »

Pendamping PKH Siapa Bermain?

2 Komentar / Tata Kelola Desa, Tata Kelola Pembangunan Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab itu, mari kita cermati dulu perihal pendamping PKH Kemensos berikut ini. A. Syarat-syarat Pendamping PKH: 1. Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan 2. Tidak berkedudukan …

Pendamping PKH Siapa Bermain? Selengkapnya »

Tata Kelola Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19

1 Komentar / Pendidikan, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Tata Kelola Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Akhir abad ke 17 sampai awal abad ke 18 revolusi industri dimulai dengan kemunculan pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Industry 1.0. Kemudian Revolusi Industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad 18, ini ditandai dengan adanya pemanfaatan …

Tata Kelola Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Selengkapnya »

ABPEDNAS Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia

1 Komentar / Tata Sosial Desa, Yayasan, Ormas, Orpol / Oleh Nur Rozuqi

ABPEDNAS Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan …

ABPEDNAS Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Selengkapnya »

APDESI Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Tata Sosial Desa, Yayasan, Ormas, Orpol / Oleh Nur Rozuqi

APDESI Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa …

APDESI Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Selengkapnya »

Legalitas APDESI Dan ABPEDNAS Cacat Hukum

3 Komentar / Tata Sosial Desa, Yayasan, Ormas, Orpol / Oleh Nur Rozuqi

Legalitas APDESI Dan ABPEDNAS Cacat Hukum Dari dimensi bahasa (KBBI) dan hukum (UU 17/2013 dan UU 16/2017), sudah jelas diuraikan bahwa organisasi kemasyarakatan itu kumpulan orang atau individu, bukan institusi atau badan. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa itu institusi atau badan, bukan orang atau individu. Nama Asosiasi Pemerintah Desa itu asosiasi atau kumpulan institusi …

Legalitas APDESI Dan ABPEDNAS Cacat Hukum Selengkapnya »

Pidana Bagi Pendamping Dan Penerima PKH

2 Komentar / Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Pidana Bagi Pendamping Dan Penerima PKH Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, sebgaimana BAB VIII Ketentuan Pidana, ditentukan bahwa pendamping sosial dan/atau siapapun (termasuk penerima manfaat) yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi warga …

Pidana Bagi Pendamping Dan Penerima PKH Selengkapnya »

Tumpang Tindih Bantuan Terdampak Covid-19

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Tata Kelola Desa, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Tumpang Tindih Bantuan Terdampak Covid-19 Indikasi tumpang tindih program bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 semakin nyata. Agar tidak menjadi polemik dan kegaduhan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami detail bantuan sosial tersebut, antara lain: 1. PKH 2. BPNT 3. BLT Dana Desa 4. BLT Kementerian/kemensos 5. BLT APBD 6. Sembako APBN 7. Sembako APBD 8. Sembako …

Tumpang Tindih Bantuan Terdampak Covid-19 Selengkapnya »

Identifikasi Penerima BLT Dana Desa

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

Identifikasi Penerima BLT Dana Desa Tulisan ini dimaksudkan untuk klarifikasi atas tulisan saya sebelumnya dengan judul “BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan”, sebagaimana pada angka 1, huruf c dan d, yang dapat dikutip sebagai berikut: 1. Perencanaan c. Khusus tentang penerima program, harus diidentifikasi antara lain: 1) keluarga terdampak, bukan hanya keluarga miskin, tetapi …

Identifikasi Penerima BLT Dana Desa Selengkapnya »

BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Tata Sosial Desa / Oleh Nur Rozuqi

BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan Sebenarnya dalam melaksanakan program BLT DD itu tidak perlu bingung, cukup berpedoman saja pada Permendagri 114/2014 dan 20/2018 dengan memperhatikan peraturan tentang kedaruratan. Ini sudah tahun kedua, kenapa masih gaduh? kenapa pula masih terlihat gagap? Jangan gaduh, nanti ditertawai anak-anak. Jangan pula menunjukan kegagapan, saya khawatir nanti rakyat …

BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan Selengkapnya »