Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Hingga sekarang ini, Juni 2021, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap jabatan/pekerjaan sebagai: 1. Guru sertifikasi. 2. UPK (eks PNPM) 3. Pendamping PKH 4. TKSK 5. Pendamping Desa 5. Atau Pendampin Program lainnya yang juga mendapatkan …
Pendamping PKH Siapa Bermain? Tulisan ini diunggah sehubungan banyak pertanyaan dan permintaan pencerahan atas Program yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, terkait dengan Pendamping nya. Oleh sebab itu, mari kita cermati dulu perihal pendamping PKH Kemensos berikut ini. A. Syarat-syarat Pendamping PKH: 1. Pelamar berdomisili di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan 2. Tidak berkedudukan …
Tata Kelola Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Akhir abad ke 17 sampai awal abad ke 18 revolusi industri dimulai dengan kemunculan pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan yang kemudian dikenal dengan sebutan Revolusi Industry 1.0. Kemudian Revolusi Industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad 18, ini ditandai dengan adanya pemanfaatan …
Tata Kelola Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Selengkapnya »
ABPEDNAS Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan …
APDESI Dalam Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukumnya Dalam UU Keormasan Di Indonesia Pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali kita dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa …
Legalitas APDESI Dan ABPEDNAS Cacat Hukum Dari dimensi bahasa (KBBI) dan hukum (UU 17/2013 dan UU 16/2017), sudah jelas diuraikan bahwa organisasi kemasyarakatan itu kumpulan orang atau individu, bukan institusi atau badan. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa itu institusi atau badan, bukan orang atau individu. Nama Asosiasi Pemerintah Desa itu asosiasi atau kumpulan institusi …
Pidana Bagi Pendamping Dan Penerima PKH Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, sebgaimana BAB VIII Ketentuan Pidana, ditentukan bahwa pendamping sosial dan/atau siapapun (termasuk penerima manfaat) yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi warga …
Tumpang Tindih Bantuan Terdampak Covid-19 Indikasi tumpang tindih program bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 semakin nyata. Agar tidak menjadi polemik dan kegaduhan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami detail bantuan sosial tersebut, antara lain: 1. PKH 2. BPNT 3. BLT Dana Desa 4. BLT Kementerian/kemensos 5. BLT APBD 6. Sembako APBN 7. Sembako APBD 8. Sembako …
Identifikasi Penerima BLT Dana Desa Tulisan ini dimaksudkan untuk klarifikasi atas tulisan saya sebelumnya dengan judul “BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan”, sebagaimana pada angka 1, huruf c dan d, yang dapat dikutip sebagai berikut: 1. Perencanaan c. Khusus tentang penerima program, harus diidentifikasi antara lain: 1) keluarga terdampak, bukan hanya keluarga miskin, tetapi …
BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan Sebenarnya dalam melaksanakan program BLT DD itu tidak perlu bingung, cukup berpedoman saja pada Permendagri 114/2014 dan 20/2018 dengan memperhatikan peraturan tentang kedaruratan. Ini sudah tahun kedua, kenapa masih gaduh? kenapa pula masih terlihat gagap? Jangan gaduh, nanti ditertawai anak-anak. Jangan pula menunjukan kegagapan, saya khawatir nanti rakyat …
