LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa
Permendagri no 114 th 2014. Pada lampiran terdapat format sistematika penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPDes dan LKPPDes yang harus dijadikan pedoman.
Permendagri no 20 th 2018, pada lampiran terdapat format dan contoh APBDes dan LPRAPBDes. Juga semua format penatausahaan pelaksanaan APBDes.
Berdasarkan UU no 6, th 2014, dan aturan pelaksanaannya, khususnya Permendagri no 46 th 2016 yang apabila diekselerasikan dengan Permendagri no 114 th 2014 dan no 20 th 2018, memberi petunjuk bahwa RPJMDes, RKPDes, LPPDes, APBDes dan LPRAPBDes. Harus dibuat dalam bentuk PERDES.S
Selanjutnya istilah LPJ dan LKPJ itu sekarang ini sudah tidak dipakai lagi. Untuk laporan setiap kegiatan anggaran digunakan istilah DLPA, sedangkan untuk laporan semester peetama dan semester akhir digunakan istilah LRP APBDes.
Adapun untuk laporan keuangan selama 1 tahun atas pelaksanaan APBDes dibuatlah Perdes tentang LPRP-APBDes. Sedangkan untuk laporan kegiatannya selama 1 tahun atas pelaksanaan RKPDes dibuatlah Perdes tentang LPPDes.
Bersamaan dengan penyampaian LPPDes dan LPRP-APBDes kepada Bupati, Kepala Desa juga harus menyampaikan LKPPDes sebagai pelaksanaan RKPDes dan LKPRP-APBDes sebagai pelaksanaan Perkades tentang Penjabaran APBDes kepada BPD.
Dengan dasar dan waktu yang sama, Kepala Desa juga harus menyampaikan IPPDes sebagai pelaksanaan RKPDes dan IPRP-APBDes sebagai pelaksanaan Perkades tentang Penjabaran APBDes kepada masyarakat.
Jadi dengan demikian, istilah SPJ dan LKPJ dalam tata kelola desa sekarang ini sudah kadaluwarsa, sudah afkir, sudah tidak berlaku. Maka berusahalah menjadi penyelenggara pemerintahan desa yang selalu update aturan, agar tidak disebut golongan orang yang perlu diupgrade.
Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin.
Penulis adalah:
Nur Rozuqi.
Direktur PusBimtek Palira.
Ketua Umum DPP LKDN.
