PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024
PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud dalam delegasi […]
PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud dalam delegasi […]
PASAL DAN AYAT DALAM UU No. 3 TH. 2024 YANG MENDELEGASIKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MELALUI PERATURAN PEMERINTAH Oleh: Nur Rozuqi*
PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD SELAMA 2 TAHUN ITU BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Penambahan
PERANGKAT DESA SECARA DE JURE HARUS BERASAL DARI WARGA DESA SETEMPAT Oleh: Nur Rozuqi* Penegasan bahwa perangkat desa secara de
PASAL 118 UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Bagaimana Aspek konstitusionalitas dan konsistensi hukum
LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MASA KEKOSONGAN REGULASI TEKNIS Oleh: Nur Rozuqi* Jika Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Pasal
NORMA DELEGATIF PERATURAN MENGENAI PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
PERANGKAT DESA HARUS DARI WARGA DESA BERSANGKUTAN BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Frasa “warga Desa” dalam bunyi Pasal 50
CALON KEPALA DESA TUNGGAL SEMENTARA PERATURAN PEMERINTAH YANG DIMANDATKAN BELUM DITERBITKAN Oleh: Nur Rozuqi* Dalam situasi calon Kepala Desa tunggal
NORMA DELEGATIVE PASAL 34A AYAT (5) UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Ayat (5) yang berbunyi: “Ketentuan lebih