HAK DAN KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN LOKAL Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan […]

HAK-HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 53A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

HAK-HAK PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

MASA JABATAN DAN BATAS PERIODE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI JUMLAH CALON TIDAK MENCUKUPI BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A Undang-Undang Nomor

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua