KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024
KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan […]
KEWAJIBAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan […]
KEWAJIBAN PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
HAK-HAK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
TUGAS POKOK KEPALA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
HAK DESA DALAM KONTEKS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 5A Undang-Undang Nomor 3 Tahun
TUJUAN PENGATURAN DESA MENURUT PASAL 4 UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
TUGAS BPD TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
TUGAS PKA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, maka PKA (Pelaksana