TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA
TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Kepala Desa memiliki […]
TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Kepala Desa memiliki […]
TUGAS SEKRETARIS DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Sekretaris Desa memiliki
TUGAS BENDAHARA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, bendahara desa memiliki
KONSEKUENSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika SiLPA dibawa oleh aparat desa dan tidak dimasukkan ke RKD (Rencana
JIKA SILPA TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM APBDES TAHUN BERIKUTNYA Oleh: NUR ROZUQI* Pertanyaan yang sangat penting dan sering jadi sumber
PENGGUNAAN SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes harus mengikuti prosedur yang legal,
SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* beginilah penjelasan lengkap mengenai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam konteks APBDes (Anggaran Pendapatan
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 9 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*
KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH KOPERASI DESA MERAH PUTIH KEPADA KEPALA DESA TERKAIT KEGIATAN USAHA YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN Analisis Pasal 9
POTENSI PERTENTANGAN PASAL 8 PERMENDESA NOMOR 10 TAHUN 2025 DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI*