MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Secara komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang melakukan mutasi […]
KONSEKUENSI HUKUM ATAS KEPALA DESA BARU YANG LANGSUNG MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA
KONSEKUENSI HUKUM ATAS KEPALA DESA BARU YANG LANGSUNG MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan secara komprehensif dan berbasis regulasi
PERANGKAT DESA YANG MERANGKAP SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN, GURU, ATAU PPPK
PERANGKAT DESA YANG MERANGKAP SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN, GURU, ATAU PPPK (Larangan Dan Konsekuensi Hukum) Oleh: NUR ROZUQI* Terkai dengan adanya
LARANGAN ASN, TNI, DAN POLRI MENJADI ANGGOTA BPD
LARANGAN ASN, TNI, DAN POLRI MENJADI ANGGOTA BPD (Dinamika Regulasi) Oleh: NUR ROZUQI* Dinamika regulasi secara komprehensif, kita perlu menelaah
KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN PENUTUP Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diuraikan sebagai
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN REGULASI PERKOPERASIAN Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI
KETENTUAN PERALIHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
PRINSIP PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI OLEH PEMERINTAH Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI
BENTUK BIMBINGAN DAN KEMUDAHAN PEMERINTAH KEPADA KOPERASI Oleh: NUR ROZUQI* Deskripsi frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992