PASAL DAN AYAT DALAM UU No. 3 TH. 2024 YANG MENDELEGASIKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MELALUI PERATURAN PEMERINTAH

Oleh: Nur Rozuqi*

Ini adalah daftar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara eksplisit mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Saya susun secara sistematis agar mudah digunakan untuk sosialisasi, pelatihan, atau penyusunan dokumen pendukung:

A. Pasal-Pasal yang Mendelegasikan ke Peraturan Pemerintah

1. Pasal 5A Ayat (2), yang substansinya perihal: Dana konservasi dan/atau rehabilitasi bagi desa di kawasan tertentu
2. Pasal 26 Ayat (6), yang substansinya perihal: Tugas dan wewenang Kepala Desa
3. Pasal 26A Ayat (3), yang substansinya perihal: Masa jabatan Kepala Desa dan evaluasi kinerja
4. Pasal 34 Ayat (3), yang substansinya perihal: Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
5. Pasal 72 Ayat (4), yang substansinya perihal: Sumber pendapatan desa dari hasil pengelolaan SDA dan lainnya
6. Pasal 72A Ayat (3), yang substansinya perihal: Dana konservasi dan/atau rehabilitasi sebagai pendapatan desa
7. Pasal 79 Ayat (2), yang substansinya perihal: Perencanaan pembangunan desa
8. Pasal 86 Ayat (3), yang substansinya perihal: Sistem informasi desa
9. Pasal 118A Ayat (2), yang substansinya perihal: Masa transisi jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat

B. Catatan Kontekstual

1. Pasal 5A dan 72A saling terkait dalam hal dana konservasi dan rehabilitasi, menunjukkan pentingnya PP untuk menjabarkan mekanisme, sumber, dan tata kelola dana tersebut.
2. Pasal 26A dan 118A penting untuk transisi dan evaluasi jabatan Kepala Desa, terutama pasca perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun.
3. Pasal 86 tentang sistem informasi desa berpotensi menjadi dasar pengembangan digitalisasi tata kelola desa.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN