PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI

Oleh: NUR ROZUQI*

Pengawasan melalui media sosial dan teknologi menjadi elemen inovatif dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di era digital yang makin meresap ke masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan pengawasan yang cepat, interaktif, dan menjangkau lebih banyak lapisan warga, termasuk yang tidak bisa hadir secara fisik. Berikut uraian lengkapnya:

Pengawasan Keuangan Desa melalui Media Sosial dan Teknologi Digital
Digitalisasi pengawasan bukan sekadar “gaya baru”, tapi strategi efektif untuk mendorong transparansi, partisipasi, dan kontrol sosial berbasis komunitas.

1. Dokumentasi Digital: Foto, Video, dan Laporan Daring
a. Pemerintah desa dan warga mendokumentasikan kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan, pelatihan, penyaluran bantuan, dan lainnya.
b. Hasil dokumentasi diunggah di:
1) Facebook Desa
2) Instagram
3) YouTube Channel lokal
4) Website resmi desa
c. Warga dapat menilai kecocokan laporan dengan kondisi aktual, misalnya apakah bangunan fisik sesuai dengan realisasi anggaran yang dipublikasikan.
d. Foto dan video berfungsi sebagai bukti visual dan mencegah manipulasi laporan.
Beberapa desa bahkan menggunakan template infografis untuk menampilkan data APBDes secara visual agar mudah dipahami publik.

2. Kanal Pemantauan Informal: Grup WhatsApp dan Facebook Warga
a. Komunitas warga membentuk grup berbasis wilayah, RT, atau dusun untuk membahas dan memantau kegiatan desa.
b. Grup ini bisa digunakan untuk:
1) Melaporkan kondisi proyek pembangunan secara real-time.
2) Membagikan pengumuman dan agenda musyawarah.
3) Menyampaikan aspirasi, kritik, atau masukan informal.

Keunggulan kanal ini:
1) Cepat dan fleksibel: informasi menyebar dalam hitungan detik.
2) Demokratis: siapa pun bisa menyuarakan pendapat.
3) Memperluas partisipasi: warga perantauan pun bisa ikut berdialog.

Manfaat Strategis Pengawasan Digital bagi Desa

1. Transparansi Real-Time
Warga bisa langsung melihat dokumentasi dan memberi masukan.

2. Responsivitas Pemerintah Desa
Komentar dan aduan ditanggapi lebih cepat.

3. Kontrol Sosial Terbuka
Mendorong aparatur desa bertindak jujur dan profesional.

4. Membangun Komunitas Partisipatif
Media sosial memperkuat interaksi warga dan rasa kepemilikan.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN