PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN KOPERASI MERAH PUTIH DI BANK

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Dana Desa merupakan instrumen keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga desa. Dana Desa memiliki fungsi vital sebagai sumber pembiayaan program prioritas desa yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum. Namun, muncul kasus penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman Koperasi Merah Putih di Bank, yang menimbulkan persoalan serius karena bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi, serta aturan perundang-undangan.

mostbet

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
a. Menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
b. Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan Dana Desa dijadikan jaminan pinjaman pihak ketiga.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
a. Menyatakan bahwa setiap penggunaan keuangan negara/daerah harus berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi.
b. Dana Desa termasuk bagian dari keuangan negara sehingga tidak boleh dijadikan agunan.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk kepentingan koperasi sebagai badan usaha.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
a. Menegaskan bahwa koperasi harus mandiri dalam permodalan dan sumber dana berasal dari simpanan anggota, modal penyertaan, atau pinjaman sah, bukan dari Dana Desa.
b. AD/ART koperasi mengatur bahwa sumber permodalan tidak boleh berasal dari dana publik yang bukan hak koperasi.

C. Kondisi Faktual

1. Pemerintah desa menggunakan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman Koperasi Merah Putih di Bank.
2. Alasan yang digunakan adalah untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Tidak ada regulasi resmi yang mengatur mekanisme penggunaan Dana Desa sebagai jaminan.
4. Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan penuh dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pengawasan ketat dari inspektorat daerah.

D. Yang Seharusnya

1. Dana Desa harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu membiayai program pembangunan dan pelayanan publik di desa.
2. Koperasi seharusnya mencari sumber modal melalui mekanisme internal (simpanan anggota, modal penyertaan) atau lembaga keuangan tanpa melibatkan Dana Desa sebagai jaminan.
3. Pemerintah desa dapat mendukung koperasi melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, atau fasilitasi akses permodalan, bukan dengan menjadikan Dana Desa sebagai agunan.
4. Pengelolaan Dana Desa harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

E. Dampaknya

1. Risiko Hukum
Pemerintah desa dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana karena penyalahgunaan Dana Desa.

2. Kerugian Keuangan Desa
Jika koperasi gagal membayar pinjaman, Dana Desa berpotensi hilang atau disita.

3. Menurunnya Kepercayaan Publik
Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah desa karena Dana Desa tidak digunakan sesuai tujuan.

4. Menghambat Pembangunan Desa
Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

F. Rekomendasi Solusif

1. Audit dan Evaluasi
Dilakukan audit penggunaan Dana Desa untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.

2. Penegakan Hukum
Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum harus menindak tegas praktik penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman.

3. Penguatan Kapasitas Koperasi
Koperasi Merah Putih perlu memperkuat modal internal dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sah.

4. Sosialisasi Regulasi
Masyarakat dan perangkat desa perlu diberikan pemahaman tentang aturan penggunaan Dana Desa.

5. Transparansi dan Partisipasi
Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan BPD dan masyarakat dalam pengawasan.

G. Penutup

Penggunaan Dana Desa sebagai jaminan pinjaman Koperasi Merah Putih di Bank merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan AD/ART koperasi dan aturan perundang-undangan. Tindakan ini tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah solutif berupa audit, penegakan hukum, serta penguatan kapasitas koperasi agar Dana Desa tetap digunakan sesuai tujuan utamanya: membiayai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN