PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS PROGRAM YANG DISALAHGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DAN POPULISME

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan status gizi anak dan remaja. Namun, dalam praktik politik, program ini sering disalahgunakan sebagai instrumen populisme dan alat pencitraan. Pendahuluan ini menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan elektoral atau politik jangka pendek.

mostbet

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): menjamin hak atas kesehatan dan kesejahteraan.
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: menegaskan kewajiban negara menyediakan makanan bergizi.
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: memberi kewenangan daerah melaksanakan program sesuai kebutuhan lokal dengan prinsip akuntabilitas.
5. RPJMN dan SDGs: menargetkan penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara normatif, dasar hukum mendukung program gizi. Namun, penyalahgunaan politik membuat implementasi menyimpang dari tujuan hukum dan pembangunan.

C. Analisis Kritis

1. Instrumen Politik dan Populisme:
Program sering dijadikan alat kampanye, dengan distribusi makanan bergizi dikaitkan langsung pada figur politik tertentu, bukan pada institusi negara.

2. Tata Kelola yang Lemah:
Transparansi anggaran minim, sehingga masyarakat sulit mengetahui apakah dana benar-benar digunakan untuk kepentingan gizi atau sekadar pencitraan.

3. Risiko Kebijakan:
Program kehilangan legitimasi karena dianggap hanya alat politik, bukan kebijakan kesehatan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik.

4. Dampak Sosial:
Masyarakat menjadi skeptis terhadap program pemerintah, melihatnya sebagai janji politik sesaat, bukan solusi jangka panjang.

5. Dampak Kesehatan:
Fokus pada pencitraan membuat kualitas makanan dan distribusi sering diabaikan, sehingga dampak gizi tidak signifikan.

6. Alternatif Solusi:
a. Memisahkan program gizi dari kepentingan politik elektoral.
b. Memperkuat tata kelola dengan audit independen dan transparansi anggaran.
c. Melibatkan masyarakat sipil dan lembaga non-partisan dalam pengawasan.
d. Menetapkan indikator keberhasilan berbasis kesehatan, bukan popularitas politik.

D. Kesimpulan

Proyek Makan Bergizi Gratis yang disalahgunakan sebagai instrumen politik dan populisme adalah kebijakan gagal dari dimensi politik dan tata kelola. Program kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat, sehingga manfaat gizi tidak tercapai dan kepercayaan publik menurun.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan gizi harus bebas dari kepentingan politik sesaat. Program Makan Bergizi Gratis akan relevan jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesehatan masyarakat. Dengan demikian, program dapat menjadi solusi nyata bagi gizi anak dan remaja, bukan sekadar alat populisme.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN