PROYEK MAKAN BERGIZI GRATIS TIDAK EFISIEN DAN CENDERUNG DIKORUPSI

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis digagas untuk meningkatkan status gizi anak dan remaja sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, dari dimensi ekonomi, program ini sering dikritik karena tidak efisien dalam penggunaan anggaran dan bahkan rawan dikorupsi. Pendahuluan ini menekankan bahwa kebijakan gizi tidak hanya harus sehat secara nutrisi, tetapi juga sehat secara fiskal agar dapat berkelanjutan dan dipercaya publik.

mostbet

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1): menyatakan bahwa segala penerimaan dan pengeluaran negara harus berdasarkan undang-undang.
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: menegaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan anggaran publik.
4. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: menegaskan kewajiban negara menyediakan makanan bergizi, namun tetap dalam kerangka pengelolaan anggaran yang efisien.

Dasar hukum ini menunjukkan bahwa program gizi gratis sah secara normatif, tetapi harus dijalankan dengan prinsip efisiensi dan bebas dari korupsi.

C. Analisis Kritis

1. Ketidakefisienan Anggaran:
Biaya distribusi sering lebih besar daripada nilai gizi makanan yang diberikan. Misalnya, anggaran terserap untuk logistik, birokrasi, dan kontrak penyedia, sementara kualitas makanan rendah.

2. Potensi Korupsi:
Program rawan dijadikan ladang korupsi melalui mark-up harga, pengadaan fiktif, atau laporan distribusi palsu. Hal ini memperburuk citra pemerintah dan merugikan masyarakat.

3. Dimensi Ekonomi Makro:
Dana besar yang dialokasikan untuk program tidak efisien mengurangi ruang fiskal bagi kebijakan lain yang lebih produktif, seperti peningkatan fasilitas kesehatan atau pendidikan.

4. Dimensi Sosial-Ekonomi:
Ketika masyarakat melihat adanya penyalahgunaan anggaran, kepercayaan publik menurun. Orang tua dan sekolah enggan mendukung program karena dianggap tidak bermanfaat.

5. Alternatif Solusi:
a. Audit independen dan transparansi anggaran melalui publikasi daring.
b. Pengadaan berbasis komunitas dengan melibatkan UMKM lokal agar biaya lebih efisien dan manfaat ekonomi lebih luas.
c. Evaluasi berkala dengan indikator gizi dan indikator fiskal (cost-effectiveness).

D. Kesimpulan

Proyek Makan Bergizi Gratis yang tidak efisien dan cenderung dikorupsi adalah kebijakan gagal dari dimensi ekonomi. Tanpa efisiensi anggaran dan pengawasan ketat, program hanya menjadi beban fiskal dan membuka peluang penyalahgunaan dana publik. Efisiensi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak agar program gizi benar-benar memberi manfaat.

E. Penutup

Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan gizi harus sehat secara ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis akan relevan jika dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat, UMKM lokal, dan audit independen, program dapat menjadi solusi gizi sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Tanpa itu, program hanya akan menjadi simbol kebijakan yang boros dan rawan korupsi.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN