PUNGUTAN ATAS PELAYANAN ADMINISTRASI DESA
Jenis, Legalitas, dan Prinsip Pengelolaannya
Oleh: NUR ROZUQI*
A. Pendahuluan
Pelayanan administrasi desa merupakan bagian penting dari fungsi pemerintahan desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa jenis layanan administrasi tertentu dapat dikenai pungutan sebagai bentuk kontribusi warga terhadap penyelenggaraan layanan publik, selama pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dikelola secara transparan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan administrasi yang sah dapat menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan berkontribusi pada penguatan kemandirian desa. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk memahami jenis layanan yang dapat dikenai pungutan serta prinsip-prinsip legalitas yang harus dipenuhi.
B. Dasar Hukum
Pungutan atas pelayanan administrasi desa hanya dapat diberlakukan apabila diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) yang sah dan telah melalui evaluasi pemerintah daerah. Beberapa ketentuan umum yang menjadi dasar hukum antara lain:
1. Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan.
2. Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Perdes, yang menegaskan bahwa Perdes merupakan produk hukum yang mengikat warga desa.
3. Regulasi pengelolaan keuangan desa, yang mengatur bahwa pungutan sah harus dicatat sebagai bagian dari PAD dan masuk ke kas desa.
4. Peraturan Bupati/Walikota, yang biasanya memberikan pedoman tambahan terkait batasan pungutan dan mekanisme evaluasi Perdes.
Dengan dasar hukum tersebut, pungutan administrasi desa dapat diberlakukan secara sah, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
C. Uraian
1. Jenis Pelayanan Administrasi Desa yang Dapat Dikenai Pungutan
Berikut adalah jenis layanan administrasi desa yang secara hukum dapat dikenai pungutan, selama diatur dalam Perdes dan memenuhi prinsip legalitas:
a. Surat Keterangan Hak Milik
Layanan administrasi yang berkaitan dengan pengakuan atau penegasan hak kepemilikan atas aset tertentu.
b. Surat Keterangan Ahli Waris
Dokumen yang diperlukan untuk keperluan pengurusan warisan, perbankan, atau administrasi hukum lainnya.
c. Surat Kesaksian Jual Beli Hak Milik
Surat yang menerangkan bahwa pemerintah desa menjadi saksi dalam transaksi jual beli aset milik warga.
d. Surat Kesaksian Sewa Hak Milik
Dokumen yang menguatkan perjanjian sewa aset milik warga dengan pihak lain.
e. Surat Kesaksian Hibah Hak Milik
Surat yang menerangkan bahwa pemerintah desa menjadi saksi dalam proses hibah aset.
Catatan Penting dalam Penerapan Pungutan
a. Besaran pungutan maksimal 2,5% dari nilai transaksi, sesuai praktik umum yang berlaku di banyak desa.
b. Tidak boleh tumpang tindih dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait administrasi pertanahan formal.
c. Harus ada mekanisme verifikasi dan pencatatan untuk memastikan keabsahan dokumen dan akuntabilitas pungutan.
2. Prinsip Legalitas dan Etika Pungutan Administrasi
Agar pungutan administrasi desa sah dan dapat diterima masyarakat, beberapa prinsip berikut wajib dipenuhi:
a. Diatur dalam Perdes yang sah dan telah dievaluasi Bupati/Walikota
Tanpa Perdes, pungutan dianggap tidak memiliki dasar hukum.
b. Tidak boleh memaksa atau menghambat pelayanan publik
Pungutan tidak boleh menjadi syarat wajib yang menghalangi warga memperoleh layanan dasar.
c. Transparansi
Warga harus mengetahui besaran pungutan, dasar hukumnya, dan tujuan penggunaannya.
d. Partisipatif
Besaran dan mekanisme pungutan harus dibahas dalam musyawarah desa agar memiliki legitimasi sosial.
e. Dicatat dalam APBDes sebagai PAD
Seluruh penerimaan harus masuk ke kas desa dan dilaporkan secara akuntabel.
Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pungutan administrasi desa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan dapat dipertanggungjawabkan.
D. Penutup
Pungutan atas pelayanan administrasi desa dapat menjadi sumber pendapatan yang sah dan bermanfaat bagi desa, asalkan diatur melalui Perdes, dikelola secara transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan mematuhi prinsip legalitas dan etika pungutan, desa dapat memberikan layanan administrasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kemandirian fiskal. Pada akhirnya, tata kelola pungutan yang baik akan meningkatkan kepercayaan warga dan mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN