SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Oleh: NUR ROZUQI*

A. Pendahuluan

Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa yang terpilih melalui proses seleksi yang bersih akan menjadi ujung tombak pelayanan publik, administrasi, serta pembangunan desa. Namun, praktik kecurangan yang masih terjadi di berbagai daerah menunjukkan perlunya solusi sistemik yang berbasis regulasi dan partisipatif. Permendagri No. 67 Tahun 2017 telah memberikan kerangka hukum, tetapi implementasi di lapangan membutuhkan penguatan melalui mekanisme administratif, pengawasan, serta pencegahan kolusi dan politik uang.

B. Uraian Mendalam

1. Solusi Administratif dan Prosedural

a. Transparansi Pengumuman dan Pendaftaran

Informasi penjaringan harus disebarluaskan melalui media desa, papan pengumuman, dan kanal digital agar seluruh warga mengetahui kesempatan yang ada. Waktu dan tempat pendaftaran wajib diumumkan minimal tujuh hari kerja sebelum proses dimulai, sehingga memberi ruang bagi calon untuk mempersiapkan diri.

b. Verifikasi Dokumen Calon Secara Ketat

Tim independen perlu dilibatkan untuk memeriksa keaslian dokumen seperti ijazah, SKCK, dan surat keterangan sehat. Proses verifikasi harus dituangkan dalam berita acara resmi, dan hasil administrasi diumumkan secara tertulis agar dapat dipantau publik.

c. Netralitas Panitia dan Tim Penguji

Panitia seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas serta tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan calon. Tim penguji harus berasal dari unsur profesional, bebas konflik kepentingan, dan bekerja dengan standar objektif.

2. Solusi Pengawasan dan Akuntabilitas

a. Dokumentasi Berita Acara yang Sah

Setiap tahapan seleksi—mulai dari penelitian berkas, ujian, hingga pengumuman hasil harus disertai berita acara resmi yang ditandatangani panitia dan penguji. Hal ini menjadi bukti legal sekaligus instrumen akuntabilitas.

b. Sistem Pengaduan Terbuka dan Aman

Warga desa harus memiliki akses ke kanal aduan, baik offline maupun online, untuk melaporkan dugaan kecurangan. Tim verifikasi aduan yang independen dan responsif perlu dibentuk agar laporan ditindaklanjuti secara cepat dan adil.

c. Audit Partisipatif oleh BPD dan Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh masyarakat dilibatkan dalam memantau proses seleksi. Uji publik terhadap daftar peserta dan hasil seleksi menjadi mekanisme penting untuk memastikan keterbukaan dan kepercayaan warga.

3. Solusi Pencegahan Kolusi dan Politik Uang

a. Larangan Keterlibatan Kepala Desa Aktif

Kepala desa yang masih menjabat tidak boleh ikut mengarahkan proses seleksi atau memobilisasi dukungan. Larangan ini menjaga agar proses tetap netral dan tidak dipengaruhi kepentingan politik lokal.

b. Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Panitia, penguji, atau calon yang terbukti melakukan kecurangan harus dikenai sanksi administratif maupun pidana. Mekanisme diskualifikasi dan pelaporan ke kecamatan atau kabupaten perlu ditegakkan secara konsisten.

c. Seleksi Berbasis Kompetensi dan Merit

Proses seleksi harus menggunakan ujian tertulis, berbasis komputer, serta wawancara dengan indikator objektif. Rekap nilai dan hasil seleksi wajib diumumkan secara terbuka dan disertai berita acara, sehingga masyarakat dapat menilai transparansi proses.

C. Penutup

Mengatasi kecurangan dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa menuntut komitmen bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas. Pendekatan sistemik berbasis regulasi dan partisipasi warga menjadi kunci untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan solusi administratif, pengawasan yang kuat, serta pencegahan kolusi dan politik uang, desa dapat melahirkan aparatur yang berintegritas dan profesional. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi seleksi perangkat desa akan memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…

*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN