ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT
Oleh: NUR ROZUQI*
A. Pendahuluan
Masyarakat adat di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam struktur sosial dan hukum. Mereka bukan sekadar komunitas tradisional, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh konstitusi. Dalam praktiknya, istilah masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat, dan lembaga adat sering digunakan secara bergantian, padahal masing-masing memiliki makna dan kedudukan yang berbeda. Analisis kritis diperlukan untuk memahami relasi antar konsep tersebut, serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan pengakuan hak-hak tradisional.
B. Dasar Hukum
1. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2):
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Menetapkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi desa adat jika memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya wilayah, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan adat, dan norma hukum adat.
3. PP No. 43 Tahun 2014:
Memberikan kerangka teknis mengenai kewenangan desa, termasuk desa adat, dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
C. Kondisi Faktual
Di Indonesia, masyarakat adat hadir dalam beragam bentuk sesuai dengan budaya dan bahasa daerah, seperti nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, desa pakraman di Bali, atau negeri di Maluku. Namun, terdapat beberapa kondisi faktual yang perlu dicermati:
1. Kerancuan istilah:
Masyarakat adat sering disamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, padahal tidak semua masyarakat adat memenuhi syarat sebagai kesatuan hukum adat.
2. Desa adat:
Baru sebagian kecil masyarakat adat yang ditetapkan secara formal sebagai desa adat sesuai UU Desa.
3. Lembaga adat:
Seringkali diperlakukan sebagai organisasi tambahan, padahal ia merupakan bagian integral dari struktur asli desa.
4. Hak tradisional:
Banyak masyarakat adat menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam karena tumpang tindih regulasi dengan pemerintah daerah maupun pusat.
D. Yang Seharusnya
1. Pengakuan yang jelas:
Negara harus membedakan secara tegas antara masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat, dan lembaga adat agar tidak terjadi reduksi makna.
2. Penguatan desa adat:
Penetapan desa adat harus dilakukan secara konsisten untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam sistem pemerintahan.
3. Peran lembaga adat:
Lembaga adat harus diakui sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, bukan sekadar organisasi sosial.
4. Hak tradisional:
Perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat harus dijamin secara hukum dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi atau politik.
E. Konsekuensinya
1. Positif
a. Pengakuan masyarakat adat memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal.
b. Desa adat menjadi instrumen formal untuk mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam sistem pemerintahan.
c. Lembaga adat berfungsi menjaga tradisi dan nilai-nilai sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.
2. Negatif
a. Jika terjadi kerancuan istilah, masyarakat adat berisiko kehilangan hak-hak tradisionalnya.
b. Tanpa pengakuan formal, masyarakat adat rentan terhadap marginalisasi dan konflik agraria.
c. Lembaga adat bisa direduksi menjadi simbol tanpa fungsi nyata dalam tata kelola desa.
F. Solusinya
1. Harmonisasi regulasi:
Perlu sinkronisasi antara UUD 1945, UU Desa, dan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.
2. Inventarisasi masyarakat adat:
Pemerintah harus melakukan pemetaan masyarakat adat dan kesatuan masyarakat hukum adat secara komprehensif.
3. Penguatan kapasitas desa adat:
Desa adat perlu diberi dukungan administratif dan finansial agar mampu menjalankan kewenangan secara efektif
4. Revitalisasi lembaga adat:
Lembaga adat harus diberdayakan sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga tradisi dan menyelesaikan konflik sosial.
5. Partisipasi masyarakat:
Proses penetapan desa adat dan pengakuan hak tradisional harus melibatkan masyarakat adat secara aktif.
G. Penutup
Masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat, dan lembaga adat adalah konsep yang saling terkait tetapi memiliki perbedaan mendasar. Desa adat merupakan bentuk formal dari kesatuan masyarakat hukum adat, sementara lembaga adat adalah pranata yang menjaga tradisi dalam struktur desa. Negara melalui konstitusi dan UU Desa telah memberikan pengakuan, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Agar masyarakat adat tidak kehilangan hak-hak tradisionalnya, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi kebijakan, serta pemberdayaan lembaga adat sebagai bagian integral dari tata kelola desa. Dengan demikian, masyarakat adat dapat tetap menjadi subjek pembangunan yang berdaulat atas wilayah, budaya, dan sumber daya mereka.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
