PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN
Oleh: NUR ROZUQI*
1. Pendahuluan
Dana Desa (DD) dirancang untuk memperkuat layanan dasar, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, praktik pungutan atau pemotongan DD oleh oknum pejabat di tingkat kecamatan atau kabupaten masih terjadi, dibungkus alasan “biaya administrasi”, “uang koordinasi”, atau “balas jasa percepatan”. Modus ini melanggar hukum, merusak integritas tata kelola, dan secara langsung menyalahi tujuan Dana Desa: uang publik harus kembali sepenuhnya pada kepentingan publik. Perangkat desa tidak boleh ragu melaporkan praktik semacam ini karena desa adalah pihak yang paling menanggung kerugian.
2. Kondisi faktual
a. Polanya sistemik, bukan insidental:
1) Modus:
permintaan setoran sebelum/selama/akhir pencairan; skema “paket layanan” agar verifikasi cepat; potongan persentase dari total DD.
2) Wadah:
pertemuan informal, pesan pribadi, atau instruksi lisan tanpa dokumen resmi.
b. Alasan yang dinormalisasi:
1) Narasi umum:
“biaya operasional”, “uang pengganti transport”, “komitmen koordinasi”, “tradisi sejak dulu”.
2) Tekanan:
ancaman halus—menghambat rekomendasi, menunda verifikasi DLPA, atau menyulitkan proses administratif.
c. Celah prosedural:
1) Ketergantungan:
perangkat desa bergantung pada bimbingan teknis atau tanda tangan pejabat tertentu.
2) Ketimpangan informasi:
desa tidak jelas mana biaya sah (resmi, tercatat) vs. biaya ilegal (pungutan liar), sehingga bingung menolak.
d. Pembiaran karena takut retaliasi:
Kultur:
ewuh-pakewuh dan patronase lintas level membuat perangkat ragu melapor; aduan sering dialihkan menjadi “kompromi”.
3. Dampaknya
a. Kerugian langsung pada program desa:
Efek fiskal:
kegiatan dipangkas, kualitas menurun, target tidak tercapai; biaya sosial ditanggung warga (akses layanan berkurang).
b. Rantai penyimpangan anggaran:
Efek lanjutan:
untuk “menutup” potongan, muncul mark-up harga, pengurangan spesifikasi, atau DLPA manipulatif—memperbesar lingkar korupsi.
c. Erosi kepercayaan dan moral aparatur:
Dampak psikologis:
perangkat merasa tak berdaya, normalisasi pelanggaran; warga kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa dan pemerintah di atasnya.
d. Risiko hukum multidimensi:
Konsekuensi:
potensi temuan audit, sanksi administratif, pidana korupsi bagi pemberi dan penerima; reputasi daerah tercoreng dan menghambat program lintas sektor.
4. Rekomendasi solusif
a. Memagari proses keuangan dengan desain “anti-pungli”
1) Transaksi nontunai dan jejak digital:
Praktik:
semua pencairan dan pembayaran melalui rekening resmi; hindari uang tunai; simpan bukti elektronik, notulensi, dan kronologi.
2) Standarisasi biaya resmi:
Langkah:
inventaris seluruh biaya legal (mis. materai, administrasi bank) dengan bukti; cantumkan dalam SOP; yang di luar itu otomatis dikategorikan pungli.
3) Prosedur pencairan transparan:
Alat:
checklist tahapan, waktu standar, dan penanggung jawab yang dipublikasikan; setiap deviasi wajib alasan tertulis.
b. Perlindungan pelaporan dan respon cepat
1) Kanal aduan berjenjang di desa:
Fitur:
anonim, nomor kasus, batas waktu respon, dan ringkasan tindak lanjut yang dipublikasikan tanpa data sensitif.
2) Dokumentasi kejadian:
Bukti:
simpan pesan, rekaman kronologi, saksi, dan bukti permintaan; tulis Berita Acara kejadian untuk penguatan.
3) Kolaborasi pengawasan multipihak:
Aktor:
BPD, pendamping desa, inspektorat, dan forum warga; aduan bukan urusan kepala desa sendirian.
c. Strategi menolak dengan aman
1) Bahasa penolakan prosedural:
Format:
“Maaf, seluruh biaya kami hanya yang tercatat dalam APBDes/SOP dan harus berdasar bukti resmi. Di luar itu tidak bisa.”
2) Pencegahan retaliasi:
Langkah:
setiap pertemuan dengan pejabat dibuatkan notulensi; hadir lebih dari satu perwakilan desa; gunakan surat menyurat resmi untuk mengurangi tekanan personal.
d. Penguatan kapasitas dan literasi anggaran
1) Pelatihan perangkat desa:
Materi:
pembedaan biaya sah vs. pungli, alur pencairan, hak dan kewajiban desa, teknik dokumentasi bukti, dan strategi komunikasi tegas.
2) Publikasi “bahasa warga”:
Konten:
infografis alur DD, biaya legal, dan cara melapor; dipasang di balai desa/papan informasi dan grup WA resmi.
e. Indikator keberhasilan
1) Zero pungutan ilegal:
tidak ada biaya di luar SOP; seluruh transaksi tercatat nontunai.
2) Dokumen lengkap 100%:
checklist pencairan, notulensi, kronologi, bukti komunikasi tersimpan rapi.
3) Respon aduan tepat waktu:
seluruh laporan ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan feedback tertulis.
4) Kualitas program meningkat:
tidak ada pemangkasan akibat potongan; output fisik/layanan sesuai rencana.
5. Penutup
Pungutan atau pemotongan Dana Desa oleh oknum bukan sekadar “biaya koordinasi”—ia adalah korupsi yang memiskinkan program, melemahkan kepercayaan, dan menulari praktik buruk lain. Desa perlu arsitektur keuangan yang kebal terhadap pungli, kanal pelaporan yang aman, dan keberanian prosedural untuk berkata “tidak” pada biaya ilegal. Ketika proses tertutup diubah menjadi transparan, nontunai, dan terdokumentasi, ruang tekanan menyempit. Jika Anda ingin, saya bisa menyiapkan SOP anti-pungli, checklist pencairan transparan, dan template kronologi pelaporan agar perangkat desa di Pucuk siap menghadapi tekanan tanpa mengorbankan integritas.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
