PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN
Oleh: NUR ROZUQI*
1. Pendahuluan
Perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen peningkatan kapasitas aparatur desa, transfer praktik baik, dan koordinasi kebijakan lintas wilayah. Namun, dalam banyak kasus APBDes, perjalanan dinas berubah menjadi modus korupsi: agenda fiktif, output pelatihan yang tidak ada, atau kegiatan yang nyaris murni pelesiran. Celah administrasi, lemahnya verifikasi, dan normalisasi “jalan-jalan berkedok pelatihan” membuat kebocoran anggaran terjadi tanpa resistensi berarti. Analisis ini membedah pola, dampak, dan strategi penutupan celah yang bisa diterapkan segera.
2. Kondisi faktual
a. Agenda tanpa tujuan jelas:
Ciri:
surat tugas umum, TOR minim indikator, tidak ada rencana hasil belajar; peserta dipilih tanpa relevansi tugas.
b. Dokumentasi mudah dimanipulasi:
Polanya:
tiket dan kuitansi di-mark-up, daftar hadir palsu, foto kegiatan generik; laporan hasil perjalanan copy-paste.
c. Pelatihan sebagai kedok pelesiran:
Gejala:
durasi perjalanan tak proporsional, agenda wisata dominan, tidak ada sesi tindak lanjut di desa.
d. Biaya akomodasi dan transport inflatif:
Sumber:
hotel di atas standar kebutuhan, paket makan berlebih, penggunaan kendaraan pribadi yang dibayar ganda (BBM + sewa).
e. Pengawasan internal lemah:
Fakta:
tidak ada verifikasi before–after (rencana vs hasil), BPD tidak menuntut bukti output, tidak ada pembatasan frekuensi kegiatan serupa.
3. Dampaknya
a. Inefisiensi anggaran dan hilangnya layanan publik:
Efek:
dana terserap untuk agenda non-produktif; kegiatan prioritas tertunda atau dikurangi kualitasnya.
b. Budaya kinerja melemah:
Konsekuensi:
aparatur terbiasa perjalanan tanpa target; motivasi belajar turun, praktik baik tak pernah ditransfer ke desa.
c. Erosi kepercayaan warga:
Dampak sosial:
warga melihat perjalanan sebagai “pelesiran resmi”, menurunkan legitimasi kebijakan dan partisipasi.
d. Rantai penyimpangan administratif:
Risiko:
DLPA fiktif, mark-up berulang, kongkalikong dengan biro perjalanan; membuka potensi pidana korupsi.
e. Distorsi prioritas pembangunan:
Akibat:
anggaran kapasitas diarahkan ke mobilitas, bukan hasil; kebutuhan nyata (air bersih, jalan, layanan dasar) terabaikan.
4. Rekomendasi solusif
a. Tata kelola perjalanan dinas berbasis hasil
1) TOR dan indikator output wajib:
Isi minimal:
tujuan spesifik, materi, mitra yang ditemui, indikator hasil (produk, rencana aksi), dan relevansi peserta.
2) Batas frekuensi dan plafon biaya:
Aturan:
batasi jumlah perjalanan per tahun per fungsi; tetapkan standar biaya akomodasi/transport sesuai kebutuhan, bukan kenyamanan.
b. Verifikasi ketat dokumen dan jejak digital
1) Checklist verifikasi sebelum–sesudah:
a) Sebelum:
surat tugas, undangan/agenda resmi, kajian manfaat.
b) Sesudah:
bukti hadir autentik, foto geotag, materi pelatihan, laporan hasil dengan rencana tindak lanjut.
2) Transaksi nontunai dan bukti otentik:
Praktik:
pembayaran tiket/akomodasi via rekening; validasi QR/booking; larangan kuitansi manual tanpa verifikasi.
c. Akuntabilitas publik yang sederhana namun tegas
1) Publikasi ringkas perjalanan dinas:
Konten:
tujuan, peserta, biaya, hasil, tindak lanjut; unggah di papan informasi/grup resmi desa.
2) Forum diseminasi hasil belajar:
Format:
presentasi 15–30 menit pasca-perjalanan; rencana aksi layanan desa dengan tenggat jelas.
d. Pencegahan konflik kepentingan dan rotasi
1) Seleksi peserta berbasis tugas:
Kriteria:
relevansi jabatan, kontribusi yang diharapkan, komitmen diseminasi; hindari peserta berulang tanpa hasil.
2) Rotasi peran dan persetujuan multipihak:
Mekanisme:
persetujuan BPD/Pendamping untuk perjalanan bernilai besar; pisahkan peran perencana, pelaksana, dan verifikator.
e. Sanksi dan insentif yang menyeimbangkan budaya kerja
1) Sanksi tegas untuk fiktif/pelesiran:
Berjenjang:
pembatalan biaya, penggantian kerugian, pembekuan kewenangan, hingga pelaporan.
2) Insentif berbasis hasil:
Skema:
penghargaan bagi perjalanan yang menghasilkan inovasi layanan, SOP baru, atau efisiensi biaya terukur.
f. Indikator keberhasilan
1) 100% perjalanan memiliki laporan hasil dan rencana aksi yang dilaksanakan.
2) Penurunan biaya perjalanan per output (biaya per SOP baru/inovasi terbit).
3) Publikasi rutin agenda dan hasil perjalanan di kanal desa.
4) Tidak ada temuan fiktif pada audit internal/eksternal.
5. Penutup
Perjalanan dinas bukan musuh; pelesiran berkedok pelatihan dan agenda fiktif adalah masalahnya. Desa perlu menggeser orientasi dari “pergi” ke “hasil”: tujuan jelas, verifikasi ketat, akuntabilitas publik, dan sanksi yang konsisten. Ketika setiap rupiah perjalanan ditautkan pada manfaat yang terlihat di layanan desa, ruang untuk rekayasa menyempit, kultur belajar menguat, dan APBDes kembali pada tujuan asalnya—mensejahterakan warga lewat kerja yang nyata. Jika Anda ingin, saya bisa bantu menyusun template TOR berbasis hasil, checklist verifikasi dokumen, dan format diseminasi agar siap dipakai dalam bimtek Anda.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
