ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT

ANTARA MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pengertian masyarakat adat sering disebut masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional, yakni kelompok yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geograis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumberdaya alam dan lingkungan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Uraian pengerytian tersebut mengandung makna masyarakat adat secara teritorial dan genealogis, bahkan deinisi itu sudah mengarah pada pengertian pada kesatuan masyarakat hukum adat. Ada masyarakat adat berbasis teritorial dalam komunitas kecil, desa, bahkan sampai daerah. Sebagai contoh masyarakat adat Badui, masyarakat adat Tengger, masyarakat adat Kubu, dan lain-lain.

Ada masyarakat berbasis genealogis (ikatan darah) dalam bentuk marga, suku bahkan ras yang hidup berpencar melintasi batas-batas teritorial. Sebagai contoh adalah masyarakat adat Mesuji, ada Mesuji Sumatera Selatan dan Mesuji Lampung. Demikian juga masyarakat adat Samin yang terpencar di Blora, Pati, maupun Bojonegoro.

Secara umum terdapat tiga jenis masyarakat adat, yaitu:
1. masyarakat adat yang paling kecil adalah desa adat sebagai badan hukum publik yang bersifat genealogis, teritorial dan fungsional;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Badan hukum perdata yang bersifat teritorial dan genealogis; dan
3. masyarakat tradisional dan masyarakat daerah.

Dengan demikian kesatuan masyarakat hukum adat adalah tipe masyarakat adat. Setiap kesatuan masyarakat hukum adat pasti masyarakat adat, tetapi tidak setiap masyarakat adat (terutama yang bersifat genealogis) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Ciri khas utama kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang memiliki batas-batas teritorial yang jelas, memiliki organisasi kekuasaan atau pemerintahan dan juga memiliki hukum adat.

Adapun konsep kesatuan masyarakat hukum adat mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2). Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat atau sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geograis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Istilah kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum adat.

Mengenai masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat, masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat. Dengan disebut sebagai masyarakat hukum berarti unit organisasi masyarakat tersebut diakui dan dihormati oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pergaulan hukum.

Oleh karena itu yang diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup “hak-hak tradisionalnya” yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah perairan, ataupun benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Di Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat tampil beragam sesuai dengan budaya dan bahasa di tiap daerah, seperti huta dan nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman dan desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Sesungguhnya desa adat termasuk jenis masyarakat adat dan bahkan kesatuan masyarakat hukum adat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setiap kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi desa adat jika memenuhi syarat harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan dari unsur antara lain:

1. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. adanya pranata pemerintahan adat;
3. adanya harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
4. adanya perangkat norma hukum adat.

Sedangkan wilayah merupakan syarat pertama yang bersifat mutlak dari empat syarat di atas yang tidak bersifat akumulatif semua syarat, melainkan dapat mengambil salah satu syarat dari empat syarat itu. adapun konsep lembaga adat merupakan istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah pada masa lalu, yang menunjuk organisasi dan/atau pranata yang dimiliki masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Terimakasih. Semoga barokah. Aamiin.

Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Direktur Utama PT. Padepokan Literasi Nusantara
Ketua Umum DPP LKDN