Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Beberapa hari lalu, saya menerima pesan berantai dari teman lewat WA, setelah saya baca, akhirnya saya coba untuk menulis simpulnya, antara lain sebagai […]
Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Berdasarka Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangannya maka klasifikasi desa di Indonesia dapat
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa Membangun itu merupakan indeks komposit yang terdiri dari: 1. Indeks Ketahanan Sosial
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Read More »
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Perraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ada beberapa
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Read More »
Menyusun SOTK Pemerintah Desa Sebagai Implementatif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, beragam kondisi yang dihadapi di desa di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut antara lain: 1. Nama jabatan dan tupoksi berubah
Menyusun SOTK Pemerintah Desa Read More »
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu BPD Terkait pemberhentian dan penggantian antar waktu bagi BPD diatur dalam pasal 19 sampai dengan 25 Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang selengkapnya diskripsinya sebagai
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu BPD Read More »
Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 17/2019, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah,
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Read More »
Potret Birokrasi Desa Yang Bermasalah Sesungguhnya telah cukup dan banyak regulasi yang mengatur tentang tata kelola desa sebagai penjabaran atas pasal 3, bahwa desa diatur dengan berasaskan: a. rekognisi; b.
Potret Birokrasi Desa Yang Bermasalah Read More »
Identifikasi Penerima BLT Dana Desa Tulisan ini dimaksudkan untuk klarifikasi atas tulisan saya sebelumnya dengan judul “BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan”, sebagaimana pada angka 1, huruf c dan
Identifikasi Penerima BLT Dana Desa Read More »
BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan Sebenarnya dalam melaksanakan program BLT DD itu tidak perlu bingung, cukup berpedoman saja pada Permendagri 114/2014 dan 20/2018 dengan memperhatikan peraturan tentang kedaruratan.
BLT Dana Desa Antara Kegaduhan Dan Kegagapan Read More »
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa Permendagri 110/2016 sudah jelas mengatur tentang BPD, tetapi sampai sekarang keberadaan BPD masih banyak yang karut dan banyak pula yang hidup segan mati tak hendak. Kondisi
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa Read More »
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Sesungguhnya dalam rangka membangun untuk mewujudkan kondisi kelembagaan desa yang harmonis, komunikatif, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel itu mudah, rujukan hukumnya juga sudah ada,
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Read More »
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Dan Anggaran Desa Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2014, PP 34/2014, PP 47/2015, Permendagri
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Dan Anggaran Desa Read More »
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Read More »
Pedoman Yang Terabaikan Dalam Permendagri 20/2018 substansinya memberi pedoman tentang: – Apa obyeknya. – Dimana lokasinya – Berapa volumenya. – Berapa anggarannya. – Dari mana anggarannya. – Siapa pelaksananya. Yang
Pedoman Yang Terabaikan Read More »
Masa Jabatan Kepala Desa Sebagamana pada tulisan saya yang lain tentang macam-macam Kepala Desa, saya mengkategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Kepala Desa. (KADES) 2. Pelaksana Tugas Kepala Desa.
Masa Jabatan Kepala Desa Read More »
Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa Harus diakui, sampai saat ini masih sangat banyak anggota BPD yang tidak memahami bagaimana tata cara kerjanya. Akibatnya anggota BPD yang diperdayai oleh Pemerintah Desa
Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa Read More »
LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Permendagri no 114 th 2014. Pada lampiran terdapat format sistematika penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPDes dan LKPPDes yang harus dijadikan pedoman. Permendagri no 20 th
LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Read More »
Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Pencermatan saya, pada perhelatan pilkades sampai saat ini, ada beberapa hal yg menjadi tantangan bagi BPD dan masyarakat desa, baik menjelang, saat, dan usai
Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Read More »
SDGs Desa Harapan, Tantangan, atau Utopia? Sesungguhnya SDGs Desa itu sangat mudah dijalankan, dengan catatan: a. Desa dalam kondisi normal menjalankan peraturan yang berlaku. b. Pemdes, LKD, Badan Desa, Petugas
SDGs Desa (Harapan, Tantangan, atau Utopia?) Read More »
Program Kerja LKD dan LAD Permendagri 18/2018 menjelaskan bahwa kelembagaan masyarakat di desa dan desa adat itu terdiri atas: A. Untuk desa diberi nama Lembaga Kemasyarakatan Desa, disingkat LKD. yang
Program Kerja LKD dan LAD Read More »
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Melihat kondisi yang tengah dialami LPM Desa saat ini, sungguh memprihatinkan. Lembaga yang seharusnya bermitra dengan Pemerintah Desa didalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan masyarakat guna penyelenggaraan dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Read More »
Tata Kelola Biaya Pilkades Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai generalisasinya, ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pilkades dengan merujuk pada Peraturan Menteri
Tata Kelola Biaya Pilkades Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Read More »
Payung Hukum Belanja Kegiatan Anggaran Sub Bidang Penanggulangann Bencana Keadaan Darurat Dan Keadaan Mendesak Sebelum diuraikan secara mendalam, mari kita cermati dulu diskripsi yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 tahun
Alur Susun Perdes Tentang Sejarah Desa Bila kita mau membuat Perdes tentang Sejarah Desa, maka alurnya dapat diuraikan sbb: 1. Kades koordinasi dengan BPD untuk selanjutnya ditindak lanjuti dg Musdes.
Alur Susun Perdes Tentang Sejarah Desa Read More »
Alur Susun Perdes Tentang Lambang Desa Manakala kita mau membuat Perdes tentang Lambang Desa dimana substansinya meliputi Logo dan Bendera. Adapun alurnya dapat diuraikan sbb: 1. Kades koordinasi dengan BPD
Alur Susun Perdes Tentang Lambang Desa Read More »
Alur Penerbitan Peraturan Desa Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut : I.
Alur Penerbitan Peraturan Desa Read More »
Bimtek Mandiri Aparatur Desa Kepala Desa dibodohi, BPD dimatisurikan, Perangkat Desa dijadikan Pelengkap Penderita, LKD sekedar ada namanya. Dan masih banyak lagi kepincangan- kepincangan di desa. Rata-rata mengetahui ujung pangkalnya,
Bimtek Mandiri Aparatur Desa Read More »
BPD Sebelum Dan Setelah Dilantik Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016, terkait dengan pelantikan dan paska pelantikannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pelantikan BPD itu pelantikan statusnya sebagai anggota
BPD Sebelum Dan Setelah Dilantik Read More »
