Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah […]
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah […]
Modus Data, Desa Jadi Ladang Pundi Rupiah? Semakin tidak bisa dipungkiri lagi terjadinya bertebaran petugas, relawan, pokja, entrier data atau
BPD Harus Berani Berkata Tidak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, Permendagri
Substansi Laporan Dan Informasi Dari Kepala Desa Sesungguhnya substansi laporan dan/atau informasi yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa dapat diuraikan sebagai
Ringkasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Manakala membaca Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat diambil ringkasan substansial sbb:
Staf Perangkat Desa Berkaitan dengan Staf Perangkat Desa, ada baiknya dicermati rujukan aturannya, yaitu yang terdapat pada Permendagri Nomor 83
Pengertian Desa Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan demikian: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
Pedoman PPID Desa PPID Desa ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa ) Dan Otonomi Desa (adalah kewenangan yang diberikan
Peta Jalan Pemekaran Desa Alur pemekaran Desa bagaimana cara pengusulannya. Terus apa syarat-syaratnya? dan poin apa saja saja yang perlu
Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara