Rakyat Harus Mengambil Hak Konstitusi Dan Demokrasinya
Rakyat Harus Mengambil Hak Konstitusi Dan Demokrasinya Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 […]
Tata Kelola Desa
Terlambat Atau Tidak Menyampaikan LPPDes LKPPDes IPPDes LPRP-APBDes LKPRP-APBDes Dan IPRP-APBDes Kepala Desa Dapat Diberhentikan
Terlambat Atau Tidak Menyampaikan LPPDes LKPPDes IPPDes LPRP-APBDes LKPRP-APBDes Dan IPRP-APBDes Kepala Desa Dapat Diberhentikan Kepala Desa dapat diberhentikan bila
Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Kades Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa
Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Kades Akhir Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa Sebelum akhir masa jabatan, Badan Permusyawaratan Desa juga harus
Sistematika Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Sistematika Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Merujuk pada Permendagri nomor 46 tahun 2016, bahwa laporan Kepala Desa Akhir Masa
Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Kades Akhir Tahun Anggaran Badan Permusyawaratan Desa
Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Kades Akhir Tahun Anggaran Badan Permusyawaratan Desa Dalam satu tahun anggaran, BPD juga harus membuat empat
Sistematika Laporan Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa
Sistematika Laporan Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa Dalam satu tahun anggaran, Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang
Kecurangan Dan Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Kecurangan Dan Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ada berbagai modus tindak kecurangan yang sebagian dapat dikategorikan tidak pidana korupsi
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk pembentukan dana
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas inventaris desa
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas tanah