Tata Kelola Desa

PERUBAHAN MASA KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan jelas dan rinci […]

PERESMIAN ANGGOTA BPD YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM UU BARU DIUNDANGKAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf b Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PERPANJANGAN DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

PELAPORAN HASIL PEMETAAN MASA JABATAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf e Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf d Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan jelas dan

HAK PENGHASILAN KEPALA DESA YANG MENDAPAT PERPANJANGAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA DAN PENGUKUHAN KEPALA DESA YANG MENDAPATKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf b Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni

PEMETAAN MASA JABATAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf a Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

KEPALA DESA YANG TIDAK BERSEDIA DIPERPANJANG MASA JABATANNYA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Point 3) Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENJABAT KEPALA DESA UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Point 2) Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENGECUALIAN TERHADAP FRASA “DAPAT DIPERPANJANG” DALAM PASAL 118 HURUF e (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

KEPALA DESA YANG MASA JABATANNYA BERAKHIR ANTARA FEBRUARI HINGGA 24 APRIL 2024 (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf f Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

KEPALA DESA YANG TELAH TERPILIH TETAPI BELUM DILANTIK SAAT UU BARU BERLAKU (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf e Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

AKUMULASI PERIODISASI JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf d Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Penjelasan

KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT PADA PERIODE KETIGA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf c Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh:

MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf b Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Mengenai

KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 1 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Penjelasan rinci dan sistematis mengenai

KEDUDUKAN HUKUM: UU vs PP vs SE Oleh: Nur Rozuqi* Kedudukan hukum pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) tetap sah

TANTANGAN DESA DALAM MASA TRANSISI TANPA PP Oleh: Nur Rozuqi* Berikut adalah tantangan utama yang mungkin dihadapi desa dalam menghadapi keterlambatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU Nomor 3

LANGKAH PRAKTIS DESA MENGHADAPI KETERLAMBATAN PP Oleh: Nur Rozuqi* Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan desa untuk mengatasi dampak keterlambatan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Nomor 3 Tahun 2024 perlu bersifat

DAMPAK KETERLAMBATAN PP TERHADAP DESA Oleh: Nur Rozuqi* Keterlambatan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2024 dapat menimbulkan sejumlah dampak serius bagi desa, baik

PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud dalam delegasi pasal-pasal UU Nomor 3 Tahun 2024 sangat penting untuk memahami

PASAL DAN AYAT DALAM UU No. 3 TH. 2024 YANG MENDELEGASIKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MELALUI PERATURAN PEMERINTAH Oleh: Nur Rozuqi* Ini adalah daftar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD SELAMA 2 TAHUN ITU BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Penambahan masa jabatan Kepala Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PERANGKAT DESA SECARA DE JURE HARUS BERASAL DARI WARGA DESA SETEMPAT Oleh: Nur Rozuqi* Penegasan bahwa perangkat desa secara de jure harus berasal dari warga desa setempat tercantum secara eksplisit

PASAL 118 UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Bagaimana Aspek konstitusionalitas dan konsistensi hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Untuk menjawabnya

LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MASA KEKOSONGAN REGULASI TEKNIS Oleh: Nur Rozuqi* Jika Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 belum diterbitkan,

NORMA DELEGATIF PERATURAN MENGENAI PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PERANGKAT DESA HARUS DARI WARGA DESA BERSANGKUTAN BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Frasa “warga Desa” dalam bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki makna hukum