Tata Kelola Desa

SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Solusi terhadap Surat Edaran […]

KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Jika deskripsi dalam

POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Berikut

PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas

PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana

PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf d

PERUBAHAN MASA KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

PERESMIAN ANGGOTA BPD YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM UU BARU DIUNDANGKAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf b Pada Surat

PERPANJANGAN DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri No.

PELAPORAN HASIL PEMETAAN MASA JABATAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf e Pada: Surat Edaran Kemendagri No.