Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan
Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan […]
Tata Kelola Administrasi Desa
Tata Kelola Administrasi Desa
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Regulasi yang Harus Diterbitkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Yang perlu disiapkan oleh Pemerintahan Desa baik berupa
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan
Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk pembentukan dana
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa
Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas inventaris desa
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa
Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas tanah
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Pengawasan itu sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen
Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes
Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Sampai saat ini, masih banyak anggota BPD yang tidak memahami dan mengetahui tentang: 1. Tanah-tanah milik
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2)
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap
SK Perangkat Desa
SK Perangkat Desa Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa)
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Sesungguhnya dalam rangka membangun untuk mewujudkan kondisi kelembagaan desa yang harmonis, komunikatif, demokratis, partisipatif,