Tata Kelola Pembangunan Desa
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Manakala kita mencermati Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan nomor 20 tahun 2018, maka dokumen pelaksanaan pembangunan dan dokumen pengelolaan keuangan desa itu […]
Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Read More »
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018, Pemerintah Desa wajib mengumumkan atau menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut diuraikan
Pemerintah Desa Wajib Mengumumkan Informasi Publik Desa Read More »
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Berdasarkan Permendagri no 20 th 2018, mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Uang desa harus masuk RKD (Rekening Kas Desa)
Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 20/2018 Read More »
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Manakala ditelaah secara mendalam, semangat dan perspektif yang paling menonjol dalam UU 6/2014 atau UU Desa adalah semangat dan prespektif satu desa, satu
Spirit Kemandirian Desa Melawan Imposisi dan Mutilasi Read More »
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebagian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwa perubahan Data Terpadu
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Read More »
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Untuk mengetahui efektifitas dan optimasi kinerja pemerintah desa harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah supradesa (Kecamatan dan Kabupaten) dan masyarakat
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Read More »
Data dan dokumen desa (kategori laporan) Sebagai konsekwensi dari kegiatan pemerintahan desa Sesungguhnya aktivitas Pemerintahan Desa yang harus termonitor dan/atau dilaporkan dokumentasinya kepada Bupati melalui Camat dapat diuraikan sebagai berikut:
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Membicarakan buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan
Administrasi Desa Meta Data Berkelanjutan Read More »
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Apabila kita perhatikan di lingkungan tingkat RW (Rukun Warga) kecenderungan Ketua RW hanya sekedar mengkoordinir para Ketua RT, pengurus RW pun
Administrasi RW Akomulasi Bahan Baku Meta Data Administrasi Desa Read More »
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran pada UU 6/2014, PP 43/204 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Permendagri 46/2016, 114/2014 dan 20/2018, bahwa LPPDes (Laporan
Bila Kepala Desa Tidak Buat LPPDes dan LPRP APBDes Akhir Tahun Anggaran Read More »
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Secara rutin pula webset ini selalu menginformasikan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan April Read More »
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Secara rutin webset ini selalu menginformasikan kegiatan Pemerintah Desa tiap bulan yang disampaikan pada akhir bulan berkenaan atau pada awal bulan berjalan. hal ini
Kalender kegiatan Pemerintah Desa Bulan April Read More »
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa lahirnya Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes itu
Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes Read More »
Fakta Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bahwa fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah
Fakta Tentang Pendamping Desa Read More »
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Tulisan ini saya rilis kembali dengan sebagian editing, atas dasar realita di akhir-akhir ini semakin jelas dan merata di hampir
Fungsi Dan Tugas Institusional Dan Personal Kegiatan Anggaran Pemerintahan Desa Read More »
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, nomor 114 tahun 2014, nomor 84 tahun 2015, nomor 18 tahun 2018, dan nomor 110tahun 2016, perihal PPKD,
PPKD, PKA, TPK Dan TIMWAS Read More »
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa 3 posisi penting bagi BPD dalam kerangka penyelenggaraan p3merintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2014, PP
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Anggaran Desa Read More »
Terlambat Atau Tidak Menyampaikan LPPDes LKPPDes IPPDes LPRP-APBDes LKPRP-APBDes Dan IPRP-APBDes Kepala Desa Dapat Diberhentikan Kepala Desa dapat diberhentikan bila terlambat dan/atau tidak menyampaikan LPPDES, LKPPDES, IPPDES, LPRP-APBDES, LKPRP-APBDES, DAN
Antara SDGs Dan Penta Helix Dalam Pembangunan Desa Istilah SDGs (Sustainable Development Goals) dan Penta Helix adalah hal baru bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Bahkan ada yang masih sangat
Antara SDGs Dan Penta Helix Dalam Pembangunan Desa Read More »
Antara RPJMDes RKPDes APBDes Dan Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri 114/2014 dan 20/2018, antara RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Penjabaran APBDes, siklus penyusunannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. RPJMDes a. RPJMDes itu
Antara RPJMDes RKPDes APBDes Dan Penjabaran APBDes Read More »
Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan
Pengawasan Pemerintahan Desa Oleh Masyarakat Read More »
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Pengawasan itu sebagai proses yang menjamin agar maksud dan tujuan dalam organisasi dan manajemen akan dapat tercapai. Pengawasan juga sebagai cara untuk menetapkan patokan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh BPD Read More »
Musyawarah Desa Evaluasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi adalah Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. musyawarah desa
Musyawarah Desa Evaluasi Read More »
Antara RPJMDes RKPDes APBDes dan Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri 114/2014 dan 20/2018, antara RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Penjabaran APBDes, siklus penyusunannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. RPJMDes a. RPJMDes itu
Antara RPJMDes RKPDes APBDes dan Penjabaran APBDes Read More »
Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Beberapa hari lalu, saya menerima pesan berantai dari teman lewat WA, setelah saya baca, akhirnya saya coba untuk menulis simpulnya, antara lain sebagai
Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Berdasarka Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangannya maka klasifikasi desa di Indonesia dapat
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa Membangun itu merupakan indeks komposit yang terdiri dari: 1. Indeks Ketahanan Sosial
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Read More »
