Tata Kelola Pemerintahan Desa

SIKAP RAKYAT TERHADAP MOU ATAU KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Sikap rakyat terhadap MoU atau kerja sama desa dengan pihak […]

KONSEKUENSI HUKUM DARI MOU ATAU KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum dari MoU atau kerja sama

PROSEDUR KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan lengkap dan rinci mengenai prosedur kerja sama desa dengan pihak ketiga, termasuk penandatanganan MoU, berdasarkan Permendagri No. 96 Tahun

PENYALURAN ASPIRASI OLEH BPD Oleh: NUR ROZUQI* Tata Cara BPD Menyalurkan Aspirasi Masyarakat yang Benar dan Baik merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan aspirasi yang dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan

PENGELOLAAN ASPIRASI OLEH BPD Oleh: NUR ROZUQI* Tata Cara BPD Mengelola Aspirasi Masyarakat yang Benar dan Baik merupakan bagian dari siklus demokrasi desa yang mencerminkan fungsi representatif dan pengawasan BPD.

PENAMPUNGAN ASPIRASI OLEH BPD Oleh: NUR ROZUQI* Tata Cara BPD Menampung Aspirasi Masyarakat yang Benar dan Baik merupakan bagian penting dari fungsi representatif dan pengawasan BPD dalam sistem pemerintahan desa.

PENGGALIAN ASPIRASI OLEH BPD Oleh: NUR ROZUQI* Tata Cara BPD Menggali Aspirasi Masyarakat yang Benar dan Baik merupakan proses sistematis dan partisipatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa suara warga desa

MANAJEMEN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) Oleh: NUR ROZUQI* Manajemen BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang Baik adalah kunci untuk menciptakan tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. BPD berfungsi sebagai

MANAJEMEN SEKRETARIAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Manajemen Sekretariat Desa yang Baik adalah tulang punggung tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efisien, dan akuntabel. Sekretariat desa berperan sebagai pusat administrasi, koordinasi,

MANAJEMEN PEMERINTAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* Manajemen Pemerintah Desa yang Baik adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berdaya guna. Berdasarkan prinsip good governance, regulasi

MANAJEMEN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut uraian lengkap dan sistematis mengenai manajemen Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), mencakup dasar hukum, struktur, fungsi, tugas, dan strategi pengelolaan administratif serta partisipatifnya:

MANAJEMEN DUSUN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut uraian lengkap dan sistematis mengenai manajemen dusun sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah desa, mencakup struktur, fungsi, tugas, dan aspek pengelolaan administratif serta sosialnya:

MANAJEMEN RUKUN WARGA (RW) Oleh: NUR ROZUQI* Berikut uraian lengkap dan sistematis mengenai manajemen Rukun Warga (RW) di Indonesia, mencakup dasar hukum, struktur organisasi, fungsi, tugas, dan aspek pengelolaan administratif

MANAJEMEN RT (RUKUN TETANGGA) Oleh: NUR ROZUQI* Manajemen RT (Rukun Tetangga) yang Baik adalah fondasi penting bagi tata kelola lingkungan yang tertib, partisipatif, dan berdaya. RT bukan sekadar struktur administratif,

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM ENTRI DATA DALAM DATA DTKS Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah fondasi utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial di Indonesia,

KECURANGAN DALAM ENTRI DATA DTKS Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis utama dalam penentuan penerima berbagai program bantuan sosial di Indonesia, seperti PKH, BPNT,

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PENENTUAN BANTUAN PKH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga

KECURANGAN DALAM PENENTUAN BANTUAN PKH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEMBAGIAN BLT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan di

KECURANGAN DALAM PEMBAGIAN BLT DI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, terutama

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEREKRUTAN KPMD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah ujung tombak pembangunan partisipatif di tingkat desa. Mereka berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan

KECURANGAN DALAM PEREKRUTAN KPMD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan ujung tombak pembangunan partisipatif di tingkat desa. Mereka berperan sebagai fasilitator, penggerak, sekaligus jembatan antara

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEMBENTUKAN PENGURUS LKD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan

KECURANGAN DALAM PEMBENTUKAN PENGURUS LKD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan

SOLUSI UNTUK MENGATASI KECURANGAN DALAM PENGISIAN ATAU PEMILIHAN ANGGOTA BPD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga strategis dalam tata kelola pemerintahan desa yang berfungsi sebagai

KECURANGAN DALAM PENGISIAN/PEMILIHAN ANGGOTA BPD Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi sebagai mitra kepala desa sekaligus pengawas jalannya

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa

KECURANGAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan tahapan krusial dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Proses

SOLUSI MENGATASI KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu pilar demokrasi lokal yang menentukan arah pembangunan dan tata kelola desa.

KECURANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pilkades adalah fondasi demokrasi lokal yang menentukan arah tata kelola desa, distribusi sumber daya, dan kepercayaan warga terhadap institusi. Namun