Tata Kelola Pemerintahan Desa

MUSYAWARAH DESA PENENTUAN PENERIMA BLT DANA DESA SEBAGAI MUSYAWARAH DESA REGULER Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum deliberatif yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), […]

MUSYAWARAH DESA KHUSUS DAN BATASAN PENGGUNAANNYA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum deliberatif yang diatur dalam regulasi desa untuk membahas hal-hal strategis. Namun, terdapat istilah Musyawarah

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa. Ia menjadi dasar pelaksanaan

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDES SEBAGAI FORUM YANG SALAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pembangunan desa. Proses penyusunannya sering

MUSYAWARAH DESA ITU FORUM DISKUSI, BUKAN FORUM PENETAPAN Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Ia sering dipahami sebagai

SIKAP BPD YANG BENAR MANAKALA DINAS PMD TIDAK MENGIJINKAN PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) merupakan mekanisme demokratis yang wajib dilaksanakan apabila terjadi

SIKAP BPD YANG TEPAT MANAKALA CAMAT TIDAK MENGIJINKAN PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) merupakan mekanisme demokratis yang wajib dilaksanakan apabila terjadi kekosongan

SIKAP BPD YANG BIJAK MANAKALA PJ KADES TIDAK MAU MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga representasi warga sekaligus pengawas jalannya pemerintahan

DAMPAK HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) merupakan mekanisme demokratis yang wajib dilaksanakan ketika terjadi kekosongan jabatan Kepala

DAMPAK HUKUM BAGI DESA YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) merupakan mekanisme demokratis yang wajib dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala

PENJABAT KEPALA DESA YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) merupakan mekanisme demokratis yang wajib dilaksanakan ketika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa

MEMBENTUK KELOMPOK ADVOKASI WARGA Strategi Menguatkan Demokrasi Desa Oleh: NUR ROZUQI* Demokrasi desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal yang diatur pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal

KONTROL SOSIAL TERHADAP PENJABAT KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Kontrol sosial oleh masyarakat adalah pilar penting dalam tata kelola desa yang demokratis. Ketika Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) memimpin sementara,

DAMPAK PENJABAT KEPALA DESA YANG MENJABAT TERLALU LAMA Oleh: NUR ROZUQI* Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) yang menjabat lebih lama dari semestinya bukan sekadar masalah administratif; dampaknya menyentuh aspek demokrasi,

PENJABAT KEPALA DESA YANG MENJABAT TERLALU LAMA Oleh: NUR ROZUQI* Demokrasi di tingkat desa bergantung pada partisipasi warga dan legitimasi pemimpin lokal. Ketika Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) menjabat lebih

MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Masa jabatan Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) sering menimbulkan pertanyaan praktis di tingkat desa karena berhubungan langsung dengan kesinambungan pemerintahan, pelayanan publik,

PENJABAT KEPALA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Penjabat Kepala Desa (PJ Kepala Desa) memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan desa ketika jabatan Kepala Desa definitif kosong atau sedang dalam proses

DESA MEMILIKI HAK UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SENDIRI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep ini

DESA MEMILIKI RUANG OTONOMI Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Kewenangan lokal skala desa merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsep ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk

PENGGUNAAN ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam sistem sosial, budaya,

ISTILAH MASYARAKAT ADAT, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DESA ADAT, DAN LEMBAGA ADAT Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Masyarakat adat di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam struktur sosial dan hukum.

BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENGATUR DAN MENGURUS DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan

ANALISIS KRITIS ATAS REDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa memiliki kedudukan istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIDAK BERWENANG MEREDUKSI DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Desa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan unik sebagai entitas hukum sekaligus pemerintahan lokal. Desa bukan sekadar unit administratif

PIHAK KETIGA DAPAT TERLIBAT DALAM PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa, termasuk pengaturan tentang peran Pihak Ketiga dalam

PIHAK KETIGA DAPAT BEKERJA DI SELURUH WILAYAH NKRI UNTUK MEMBANTU PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa,

KPMD DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 memberi kerangka formal bagi pendampingan masyarakat desa dan menempatkan KPMD sebagai aktor lokal penting.

KPMD AKTOR LOKAL DI TINGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 mengatur pedoman umum pendampingan masyarakat desa, termasuk pengaturan tentang Kelompok Pendamping Masyarakat Desa (KPMD).

PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 menetapkan pedoman umum pendampingan masyarakat desa sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas desa dan tata kelola pelaksanaan program

METODE PENDAMPINGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 adalah pedoman umum pendampingan masyarakat desa yang disusun untuk menyelaraskan praktik pendampingan dengan amanat UU Desa dan