Indonesia Menuju Negara Gagal ?
Indonesia Menuju Negara Gagal ? Dalam ilmu tata negara, terdapat ciri-ciri negara dapat dikategorikan gagal, yaitu: 1. Tidak ada jaminan […]
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desa Lebih Tua Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI lahir pada 17 Agustus 1945, jauh sebelum itu desa-desa di wilayah
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa
Tugas Dan Fungsi Pendamping Di Desa Perbedaan mendasar model pendampingan paska ditetapkannya Undang Undang Desa adalah ada tuntutan terhadap para
Prinsip Prinsip Desa Membangun
Prinsip Prinsip Desa Membangun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Desa Membangun dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Desa
Aktor Demokrasi Di Desa
Aktor Demokrasi Di Desa Dalam rangka menciptakan, mengembangkan, dan merawat demokrasi di desa, manakala kita merujuk pada substansi dari Undang-Undang
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3
Desa Adalah Otonomi Tingkat-3 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah mengatur letakkan desa dengan sistem pemerintahannya berbanding lurus dengan pemerintahan
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi
Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Demokrasi Desentralisasi Negara Indonesia adalah negara yang dengan segenap kebhinnekaannya secara konsesus memilih sebagai negara demokrasi
Alur Penyusunan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa
Alur Penyusunan Peraturan Desa Tentang Lambang Desa Manakala kita mau membuat Perdes tentang Lambang Desa dimana substansinya meliputi Logo dan
Stempel Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Stempel Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang
Lambang Dan Bendera Desa
Lambang Dan Bendera Desa Sejak masa berlakunya UU 5/1979, desa diharuskan memiliki Lambang atau Logo dan Bendera Panji Desa. Penggunaan