Tata Kelola Regulasi Desa
KEDUDUKAN HUKUM: UU vs PP vs SE Oleh: Nur Rozuqi* Kedudukan hukum pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) tetap sah […]
KEDUDUKAN HUKUM: UU vs PP vs SE Read More »
TANTANGAN DESA DALAM MASA TRANSISI TANPA PP Oleh: Nur Rozuqi* Berikut adalah tantangan utama yang mungkin dihadapi desa dalam menghadapi keterlambatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU Nomor 3
TANTANGAN DESA DALAM MASA TRANSISI TANPA PP Read More »
LANGKAH PRAKTIS DESA MENGHADAPI KETERLAMBATAN PP Oleh: Nur Rozuqi* Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan desa untuk mengatasi dampak keterlambatan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Nomor 3 Tahun 2024 perlu bersifat
LANGKAH PRAKTIS DESA MENGHADAPI KETERLAMBATAN PP Read More »
DAMPAK KETERLAMBATAN PP TERHADAP DESA Oleh: Nur Rozuqi* Keterlambatan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2024 dapat menimbulkan sejumlah dampak serius bagi desa, baik
DAMPAK KETERLAMBATAN PP TERHADAP DESA Read More »
PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Tentang Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud dalam delegasi pasal-pasal UU Nomor 3 Tahun 2024 sangat penting untuk memahami
PERATURAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS UU NO. 3 TH. 2024 Read More »
PASAL DAN AYAT DALAM UU No. 3 TH. 2024 YANG MENDELEGASIKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MELALUI PERATURAN PEMERINTAH Oleh: Nur Rozuqi* Ini adalah daftar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD SELAMA 2 TAHUN ITU BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Penambahan masa jabatan Kepala Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
PERANGKAT DESA SECARA DE JURE HARUS BERASAL DARI WARGA DESA SETEMPAT Oleh: Nur Rozuqi* Penegasan bahwa perangkat desa secara de jure harus berasal dari warga desa setempat tercantum secara eksplisit
PERANGKAT DESA SECARA DE JURE HARUS BERASAL DARI WARGA DESA SETEMPAT Read More »
PASAL 118 UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Bagaimana Aspek konstitusionalitas dan konsistensi hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Untuk menjawabnya
PASAL 118 UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Read More »
LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MASA KEKOSONGAN REGULASI TEKNIS Oleh: Nur Rozuqi* Jika Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 belum diterbitkan,
LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MASA KEKOSONGAN REGULASI TEKNIS Read More »
NORMA DELEGATIF PERATURAN MENGENAI PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
NORMA DELEGATIF PERATURAN MENGENAI PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
PERANGKAT DESA HARUS DARI WARGA DESA BERSANGKUTAN BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Frasa “warga Desa” dalam bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki makna hukum
PERANGKAT DESA HARUS DARI WARGA DESA BERSANGKUTAN BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
CALON KEPALA DESA TUNGGAL SEMENTARA PERATURAN PEMERINTAH YANG DIMANDATKAN BELUM DITERBITKAN Oleh: Nur Rozuqi* Dalam situasi calon Kepala Desa tunggal sementara Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Pasal 34A ayat
NORMA DELEGATIVE PASAL 34A AYAT (5) UU NO. 3 TH. 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Ayat (5) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa
NORMA DELEGATIVE PASAL 34A AYAT (5) UU NO. 3 TH. 2024 Read More »
PASAL 34A AYAT (4) UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi: “Dalam hal perpanjangan kembali
PASAL 34A AYAT (4) UU NO. 3 TH. 2024 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Read More »
KETENTUAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN LEGISLATIF BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 121A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan
KETENTUAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN LEGISLATIF BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 87A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pasal
BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
KETENTUAN PERALIHAN YANG MENJEMBATANI ANTARA ATURAN LAMA DAN ATURAN BARU BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara komprehensif
SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara sistematis
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
TUJUAN, TAHAPAN, DAN NILAI-NILAI UTAMA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
PRIORITAS PENGGUNAAN BELANJA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara
PRIORITAS PENGGUNAAN BELANJA DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
PRINSIP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 72A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
SUMBER PENDAPATAN DESA, ALOKASI FISKAL, DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
SUMBER PENDAPATAN DESA, ALOKASI FISKAL, DAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Read More »
HAK DAN KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN LOKAL Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
HAK DAN KEWAJIBAN DESA SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN LOKAL Read More »
HAK-HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan
HAK-HAK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 53A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pasal strategis
PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
HAK-HAK PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Oleh: Nur Rozuqi* Pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan hak-hak perangkat
HAK-HAK PERANGKAT DESA BERDASARKAN UU 3/2024 Read More »
