Tata Kelola Regulasi Desa

PENUNDAAN INI TEIDAK TERMASUK PENGISIAN ANGGOTA PAW BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf a, b, c, Dan d Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Langkah hukum yang dapat diambil oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Surat

KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN Oleh: Nur Rozuqi* Jika Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tetap dipaksakan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat atau daerah,

SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Solusi terhadap Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang dinilai bertentangan

KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Jika deskripsi dalam Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 tetap

POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Berikut adalah poin-poin dalam Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 6 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ

PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 5 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf d Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

PERUBAHAN MASA KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan jelas dan rinci

PERESMIAN ANGGOTA BPD YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM UU BARU DIUNDANGKAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf b Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PERPANJANGAN DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

PELAPORAN HASIL PEMETAAN MASA JABATAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf e Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf d Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan jelas dan

HAK PENGHASILAN KEPALA DESA YANG MENDAPAT PERPANJANGAN MASA JABATAN SELAMA 2 TAHUN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA DAN PENGUKUHAN KEPALA DESA YANG MENDAPATKAN PERPANJANGAN MASA JABATAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf b Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni

PEMETAAN MASA JABATAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 3 Huruf a Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Berikut penjelasan

KEPALA DESA YANG TIDAK BERSEDIA DIPERPANJANG MASA JABATANNYA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Point 3) Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENJABAT KEPALA DESA UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Point 2) Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENGECUALIAN TERHADAP FRASA “DAPAT DIPERPANJANG” DALAM PASAL 118 HURUF e (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

KEPALA DESA YANG MASA JABATANNYA BERAKHIR ANTARA FEBRUARI HINGGA 24 APRIL 2024 (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf f Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

KEPALA DESA YANG TELAH TERPILIH TETAPI BELUM DILANTIK SAAT UU BARU BERLAKU (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf e Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024)

AKUMULASI PERIODISASI JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf d Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Penjelasan

KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT PADA PERIODE KETIGA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf c Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh:

MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf b Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur

PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Mengenai

KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 1 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024) Oleh: Nur Rozuqi* Penjelasan rinci dan sistematis mengenai

KEDUDUKAN HUKUM: UU vs PP vs SE Oleh: Nur Rozuqi* Kedudukan hukum pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) tetap sah