Tata Kelola Regulasi Desa

MENANG BANDING ADMINISTRASI, DIREKTUR PENYELIDIKAN KPK BALIK KE GEDUNG MERAH PUTIH Oleh : Mubassirin* Kembalinya Brigjen Pol Endar Priantoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diberhentikan dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK pada 11 April 2023 oleh Ketua KPK Firli Bahuri menuai spekulasi publik, ditengarai Jendral bintang satu ini kembali ke komisi antirasuah karena tukar guling dengan …

MENANG BANDING ADMINISTRASI, DIREKTUR PENYELIDIKAN KPK BALIK KE GEDUNG MERAH PUTIH Selengkapnya »

KETIDAKHADIRAN POLWAN DAN DISKRESI DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA RIHANA RIHANI Oleh : Mubassirin* Penerapan diskresi Kepolisian dalam penangkapan si kembar Rihana Rihani menurut Direskrimum Polda Metro Jaya didasari asas keperluan dan asas tujuan, artinya diskresi itu sangat perlu dilakukan. “Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai. Yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap”. Demikian pernyataan …

KETIDAKHADIRAN POLWAN DAN DISKRESI DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA RIHANA RIHANI Selengkapnya »

BIMTEK TATA KELOLA REGULASI DESA PusBimtek PALIRA Kembali Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TATA KELOLA REGULASI DESA secara Virtual yang diperuntukkan bagi siapapun Warga Negara Indonesia, bisa Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala …

BIMTEK TATA KELOLA REGULASI DESA Selengkapnya »

DASAR PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ada dua macam proses melahirkan Peraturan Desa, yaitu: 1. Atas usulan Kepala Desa. 2. Atas usulan BPD sbg implementasi dari hak inisiatif. 3. Atas usulan bersama Kepala Desa dan BPD dengan draf masing-masing berbeda. Dasar membuat panetapan dapat diuraikan sebagai berikut: …

Dasar Penetapan Dan Pengundangan Perdes Selengkapnya »

Ragam Bahasa Peraturan Di Desa Memilih dan menyusun bahasa dalan diskripsi peraturan di desa adalah unsur verbal yang sangat penting, agar dalam peraturan tersebut diperoleh bahasan yang baku, artinya tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan di Desa secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: A. Bahasa Peraturan Di Desa 1. …

Ragam Bahasa Peraturan Di Desa Selengkapnya »

JEJAK PEMERINTAHAN DESA BERPIJAK Oleh: Tata Setiawan Nataatmadja, SE Berbicara Pasal 18 UUD 1945 berikut amandemennya, sampailah pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemudian setelah itu sampailah pada pembahasan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan …

Jejak Pemerintahan Desa Berpijak Selengkapnya »

Regulasi apa saja yang seharusnya dimiliki Desa Oleh: Bambang Willianto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat …

Regulasi apa saja yang seharusnya dimiliki Desa Selengkapnya »

PPID DAERAH KIP DAERAH DAN PPID DESA Sejak diterbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tertanggal 30 April 2008, lalu ditindaklanjuti dengan terbit Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 yang mengatur pelayanan informasi dan dokumentasi publik daerah dan keberadaan Komisi Informasi Publik di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), serta Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 …

PPID Daerah KIP Daerah Dan PPID Desa Selengkapnya »

ALUR REGULASI MENDIRIKAN PASAR DESA Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 dan Permendesa Nomor 4 tahun 2015, untuk mendirikan Pasar Desa itu dapat tempuh dua alternatif yang secara regulatif dapat diuraikan alurnya sebagai berikut: A. Pasar Desa Mandiri Alur regulasinya adalah: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Membuat Peraturan Desa Tentang Pasar …

Alur Regulasi Mendirikan Pasar Desa Selengkapnya »

Pungutan Desa (telaah atas konten berita Media……….. yang berjudul “Mahalnya Pungutan Ristribusi Penjualan Tanah di Desa ………… Dikeluhkan Warga.”) Membaca konten berita onlina dari Media………… dengan judul “Mahalnya Pungutan Ristribusi Penjualan Tanah di Desa ………….. Dikeluhkan Warga.” yang terbit tanggal 9 September 2021, sungguh menarik dan menggelitik pikiran penulis untuk menelaahnya dari dimensi tata kelola …

Pungutan Desa (telaah atas konten berita) Selengkapnya »

PERANGKAT DESA DALAM PEMILU Masih saja terjadi, ada Perangkat Desa yang daftar PPS, PLS, PPK, dan PANWASCAM. Apakah mereka itu benar gak paham atau memang sengaja memanfaatkan keadaan? Bahwa dalam setiap perhelatan Pemilu, posisi Perangkat Desa itu sudah jelas dan paten, yaitu menjadi bagian dari Sekretariat PPS. Memang tidak ada larangan untuk ikut mendaftar, tetapi …

Perangkat Desa Dalam Pemilu Selengkapnya »

POKOK-POKOK TENTANG PERATURAN DI DESA Peraturan Desa diatur dalam Bab VII Pasal 69 dan 70 UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur …

Pokok-Pokok Tentang Peraturan Di Desa Selengkapnya »

BPD YANG CACAT HUKUM Apabila BPD desa anda tidak dari hasil pilihan rakyat, maka anda berhak menuntut diadakan pembentukan ulang. Bila terbukti adanya BPD yang bukan hasil pilihan rakyat, maka Bupati WAJIB mecabut / membatalkan SK pengangkatan BPD tersebut. Manakala pemilihan ulang dan pencabutan SK nya tidak dilakukan, makan keberadaan BPD tersebut cacat hukum. BPD …

BPD Yang Cacat Hukum Selengkapnya »

PENYEROBOTAN TANAH SECARA TIDAK SAH DALAM PRESPEKTIF PIDANA Latar belakang Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah …

Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Prespektif Pidana Selengkapnya »

ARTI PENGGELAPAN Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan …

Arti Penggelapan Selengkapnya »

DEFINISI CACAT HUKUM Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK November 2011 lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Abraham Samad dinyatakan cacat secara formil karena menandatangani formulir surat kuasa yang salah. Lebih jauh, …

Definisi Cacat Hukum Selengkapnya »

ARTI PENYALAGUNAAN WEWENANG Sebelum menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita simak bunyi Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang …

Arti Penyalahgunaan Wewenang Selengkapnya »

CARA MELAPORKAN KORUPSI DI DESA Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana yang telah diubah …

Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Selengkapnya »

Peraturan Desa Evaluatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Pasal 14, diuraikan bahwa Rancangan Peraturan Desa yang harus dievaluasi lebih dulu oleh Bupati sebelum ditetapkan meliputi: 1. Raperdes tentang APBDes, 2. Raperdes tentang Pungutan, 3. Raperdes tentang Tata Ruang, dan 4. Raperdes tentang Organisasi Pemerintah Desa Sekarang mari dibaca Permendagri nomor 111 tahun 2014 sebagai …

Peraturan Desa Evaluatif Selengkapnya »

Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu: 1. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerjasama Desa. 3. …

Penyusunan Peraturan Di Desa Berdasarkan Permendagri 111/2014 Selengkapnya »