Tata Kelola Regulasi Desa
Ijin Cuti Mencalonkan Kepala Desa Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 orang yang apabila mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin cuti, yaitu: 1. Anggota TNI 2. Anggota POLRI 3. PNS. 4. Kepala Desa. 5. Perangkat Desa. Bagi anggota TNI, POLRI, dan PNS harus mendapatkan ijin cuti dari atasannya langsung. Bagi yang masih menjabat …
Netralitas Panitia Pilkades Dalam peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri tidak ada yang secara eksplisit mengatur bagaimana yang berkaitan dengan netralitas panitia. Tetapi secara implisit kita tetap bisa menjustiskan dua hal yang bisa dipedomani, yaitu: 1. Bahwa azas pilkades adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil …
Demokrasi Sebagai Sistem Di Desa Demokrasi sebagai sistem politik di desa merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentutkan atas dasar musyawarah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Setidaknya 5 (lima) …
Antara Desa Nusantara Dengan Rimba Nusantara Dalam sekian topik diskusi baik di media sosial maupun secara tatapo muka yang selama ini kita ikuti, sangat dirasakan kalau para pemangku dan aparatur desa serta para pembina desa di Indonesia sampai sekarang ini mayoritas masih belum banyak pengetahuan dan keterampilannya dalam menyusun atau membuat produk hukum di desa. …
Desa Purba Desa lahir setelah zaman nomaden, dimana populasi manusia mulai menyadari perlunya hidup berkomunitas dan menetap di suatu area yang kemudian kita kenal dengan sebutan pemukiman, kampung, dukuh, dusun, desa dan/atau sebutan lainnya. Populasi manusia ini kemudian memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Melanjutkan keturunan, membangun sistem kehidupan bersama melalui konvensi-konvensi dan simbol-simbol yang …
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Pada tanggal 9 Januari 2021 yang lalu, saya telah membuat tulisan yang sangat singkat tentang spirit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 yang sangat naif bagi rezim di NKRI ini mulai dari pusat sampai ke desa begitu semangatnya secara berjamaah hendak “menggarong” …
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Piranti Legalisasi “Perampok” Uang Rakyat Desa Selengkapnya »
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Peraturan di desa itu memiliki sifat berkekuatan hukum yang mengikat. Bahkan bisa jadi tujuan dalam proses peradilan. kedudukan seperti ini adalah atas dasar dari ketentuan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 yang menyebutkan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan …
Kedudukan Peraturan Di Desa Dalam Sistem Perundang-undangan NKRI Selengkapnya »
Kedudukan Hukum LPJ Dan LPPDes Dalam tulisan saya berjudul “PENGGANTI SEBUTAN DOKUMEN KEUANGAN” bahwa penyebutan secara tertulis “LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” dan “LPPDes (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)” berdasarkan era keberlakuannya itu memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam Undang-undang yang mengatur tentang desa. Sebutan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)” itu diberlakukan di era UU 5/1979. Kedudukan hukumnya hanya sekedar …
Alur Regulasi Kerjasama Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 tahun 2017, untuk membuat atau melakukan kerjasama desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tantang Kerjasama Desa 4. Kades menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Tentang Pedoman Kerjasama …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Akibat …
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Selengkapnya »
Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 17/2019, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa adalah penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota. Dalam kaitannya dengan perihal tersebut, maka di desa harus tersedia dokumen pembangunan …
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 48 (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD. (2) …
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana yang telah …
Pedoman Yang Terabaikan Dalam Permendagri 20/2018 substansinya memberi pedoman tentang: – Apa obyeknya. – Dimana lokasinya – Berapa volumenya. – Berapa anggarannya. – Dari mana anggarannya. – Siapa pelaksananya. Yang semua didukung dengan SOP penatausahaan yang fokus tentang uang atau APBDes. Substansi sebagaimana uraian di atas seharusnya tidak boleh mengabaikan substansi yang ada dalam Permendagri …
Masa Jabatan Kepala Desa Sebagamana pada tulisan saya yang lain tentang macam-macam Kepala Desa, saya mengkategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Kepala Desa. (KADES) 2. Pelaksana Tugas Kepala Desa. (PLT KADES) 3. Penjabat Kepala Desa. (PJ KADES) 4. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (KADES PAW). Sekarang kapan masing-masing Kepala Desa tersebut menjabat? Terhadap pertanyaan …
LPJ Dan LKPJ Itu Sebuatan Kadaluwarsa Permendagri no 114 th 2014. Pada lampiran terdapat format sistematika penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPDes dan LKPPDes yang harus dijadikan pedoman. Permendagri no 20 th 2018, pada lampiran terdapat format dan contoh APBDes dan LPRAPBDes. Juga semua format penatausahaan pelaksanaan APBDes. Berdasarkan UU no 6, th 2014, dan aturan pelaksanaannya, …
Tantangan Jelang Saat Dan Usai Pilkades Pencermatan saya, pada perhelatan pilkades sampai saat ini, ada beberapa hal yg menjadi tantangan bagi BPD dan masyarakat desa, baik menjelang, saat, dan usai pilkades, yaitu tentang: 1. Waktu pelaksanaan pilkades. 2. Surat pengunduran diri kades menjelang AMJ. 3. BPD yang ikut mencalonkan Kades. 4. Biaya Pilkades. 5. PJ …
SDGs Desa Harapan, Tantangan, atau Utopia? Sesungguhnya SDGs Desa itu sangat mudah dijalankan, dengan catatan: a. Desa dalam kondisi normal menjalankan peraturan yang berlaku. b. Pemdes, LKD, Badan Desa, Petugas Desa, dan Kader Desa menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional. c. BPD berdaya menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional, tidak …
Tata Kelola Biaya Pilkades Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai generalisasinya, ada beberapa hal yang harus dipedomani dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pilkades dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya: 1. Bahwa biaya pilkades itu sumber anggarannya dari APBD yang dimasukkan ke APBDes melalui pos anggaran BKPK (Bantuan …
Tata Kelola Biaya Pilkades Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Selengkapnya »
Aset Dan Inventaris Desa Definisi Aset Desa dan Inventaris Desa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.[1] Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016. Menurut Kamus Besar Bahasa …
Perubahan Perdes APBDes dan Perubahan Perkades Penjabaran APBDes Perdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 apabila dibaca dengan cerdas, maka dapat disarikan sebagai berikut: 1. Bahawa perubahan APBDes itu dapaty dilakukan apabila: terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa; penghematan belanja; pergeseran anggaran antar pos bidang; dan penggunaan SiLPA tahun …
Perubahan Perdes APBDes dan Perubahan Perkades Penjabaran APBDes Selengkapnya »
Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Sebelum akhir masa jabatan, kades juga harus membuat laporan Akhir masa jabatan yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. LPPDes AMJ (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan). Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang selambat-lambatnya dilaksanakan lima bulan sebelum habis …
Laporan Tahunan Kepala Desa Dalam satu tahun anggaran, Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah disepakati atau disetujui oleh BPD. Empat laporan Kades itu adalah: 1. LRP APBDes SM 1 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama). Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi …
Menyembunyikan, Menutupi, Menghilangkan Dan/Atau Memusnakan Dokumen Publik Bisa Dipidanakan Badan Publik Desa (Pemdes, BPD, BKD, dan Bumdes) apabila menyembunyikan atau menutup-tutupi, terlebih menghilangkan atau memusnakan dokumen publik desa, dapat dilaporkan kepada Kepolisian sebagai tindak pidana. Hal ini dapat kita rujukkan pada: Pasal 53 undang Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, yang menyebutkan …
