Tata Kelola Regulasi Desa

PENJABAT KEPALA DESA UNTUK MENJAGA KELANGSUNGAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Point 2) Pada Surat […]

PENGECUALIAN TERHADAP FRASA “DAPAT DIPERPANJANG” DALAM PASAL 118 HURUF e (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf g Pada Surat

KEPALA DESA YANG MASA JABATANNYA BERAKHIR ANTARA FEBRUARI HINGGA 24 APRIL 2024 (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf f

KEPALA DESA YANG TELAH TERPILIH TETAPI BELUM DILANTIK SAAT UU BARU BERLAKU (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf e

AKUMULASI PERIODISASI JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf d Pada Surat Edaran Kemendagri

KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT PADA PERIODE KETIGA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf c Pada:

MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD YANG SEDANG MENJABAT (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf b Pada: Surat

PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 2 Huruf a Pada: Surat Edaran Kemendagri

KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 1 Pada: Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5

KEDUDUKAN HUKUM: UU vs PP vs SE Oleh: Nur Rozuqi* Kedudukan hukum pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 yang