Uncategorized

JIKA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MENJADI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Sebagai entitas bisnis […]

STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN RELASI ANTAR-AKTOR DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki struktur kelembagaan yang khas dan kompleks. Kelembagaan desa tidak hanya mencakup unsur pemerintahan

LKS SEBAGAI KOMODITAS DINAS Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Lembar Kerja Siswa (LKS) dirancang sebagai alat bantu pembelajaran yang seharusnya mendukung proses belajar-mengajar secara aktif, kontekstual, dan bermakna. Namun, dalam

PTSL (PEMALAKAN URUSAN TANAH DENGAN SISTEM YANG DILEGALKAN) (belajar dari kasus) Oleh: Nur Rozuqi* Tulisan ini hasil tela’ah atas kasus sebagaimana diberitakan dalam tautan berikut: asatunet.com Manakala kita cermati uraian

BANGUN MAKAM PALSU DI DESA AKIBAT KEDUNGUAN TATA KELOLA (belajar dari kasus) Oleh: Nur Rozuqi* Ditulis setelah membaca 2 berita sebagaimana tautan berikut: Warga Makin Geram Terkait Polemik Makam Palsu,

KOLABURASI PUSBIMTEK PALIRA DENGAN DPD LKDN LAMONGAN TURUN KE DESA-DESA DI LAMONGAN Oleh; Rohim* Ngaji Desa Melangkori merupakan usaha mengenalkan lebih dekat dan mendalam, agar proses pencerdasan anak bangsa lebih

KARAKTERISTIK IKHTIAR Pada umumnya, seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Maka ikhtiar dapat dimaknai sebagai usaha secara individu atau kelompok

BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-12 PusBimtek PALIRA Untuk yang kedua kalinya di tahun 2023 ini, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal

PENGADAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan

PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (2) Aset

DEVINISI TERKAIT SUBYEK DAN OBYEK ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,

MODUS PEMERINTAHAN DARI ORDE KE ORDE Manakala diperhatikan, bagaimana pemerintahan kita dari orde ke orde dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikategorikan dalam tipe-tipe sebagai berikut: 1. Di era Orde

BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI KEPALA DESA A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan

BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI KADER POSYANDU A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan

BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI PENGURUS RT (RUKUN TETANGGA) DAN RW (RUKUN WARGA) A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan

NGOBROL SANTAI DESA MERDEKA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (HUT Proklamasi Kemerdekaan NKRI) yang ke-77 tahun 2022, PUSBIMTEK PALIRA (Pusat Bimbingan Teknik Padepokan

PENDAFTARAN BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-8 PusBimtek PALIRA Kembali Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka

SIKAP ILMIAH YANG PROFESIONAL Dalam era yang semakin menggelobalnya dunia informasi publik sekarang ini, dimana baik yang bersifat positif mapun negatif, tentang yang faktual maupun emajinasi, ataupun dalam bentuk ilmiah

PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan

ARTI LAMBANG PUSAT BIMBINGAN TEKNIK PADEPOKAN LITERASI NUSANTARA Sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga Pusat Bimbingan Tektik Padepokan Literasi Nusantara, pada Pasal 14, mengenai Lambang sebagai berikut: Lambang Pusat Bimbingan

Menakar Mendesaknya UU Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Upaya Melenyapkan Pancasila Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021, menandai bahwa Pemerintah telah

Alur Regulasi Penyertaan Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk melakukan penyertaan modal terhadap badan atau lembaga ekonomi desa itu alur regulasinya sebagai

Potret Birokrasi Desa Yang Bermasalah Sesungguhnya telah cukup dan banyak regulasi yang mengatur tentang tata kelola desa sebagai penjabaran atas pasal 3, bahwa desa diatur dengan berasaskan: a. rekognisi; b.

Mengenal Pusat Bimbingan Teknik Parila.