KARAKTERISTIK IKHTIAR Pada umumnya, seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Maka ikhtiar dapat dimaknai sebagai usaha secara individu atau kelompok dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya secara individu maupun bersama. Seorang atau kelompok yang sedang menghadapi problem apapun tetap dianjurkan berikhtiar dan harus percaya bahwa …
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pada Bab II terkait Pengangkatan Perangkat Desa, di Bagian Kedua mengenai Mekanisme Pengangkatan didiskrpsikan sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, …
BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-12 PusBimtek PALIRA Untuk yang kedua kalinya di tahun 2023 ini, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-12 secara Virtual yang diperuntukkan bagi siapapun …
PENGADAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan …
PENGELOLAAN ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Diskripsi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai …
DEVINISI TERKAIT SUBYEK DAN OBYEK ASET DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, mulai dari angka ke 5 hingga angka ke 28 maka dapat kita ambil pemahaman terhadap beberapa pengertian atas subyek dan obyek yang terkait dengan pengelolaan …
MODUS PEMERINTAHAN DARI ORDE KE ORDE Manakala diperhatikan, bagaimana pemerintahan kita dari orde ke orde dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikategorikan dalam tipe-tipe sebagai berikut: 1. Di era Orde Lama, rakyat diatur berdasarkan PERINTAH. 2. Di era Orde Baru, rakyat diatur berdasarkan KEBIJAKAN. 3. Di era Orde Reformasi, rakyat diatur berdasarkan PETUNJUK. Terhadap tipe-tipe …
BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI KEPALA DESA A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata …
BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI KADER POSYANDU A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata …
BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI KADER POSYANDU Selengkapnya »
BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI PENGURUS RT (RUKUN TETANGGA) DAN RW (RUKUN WARGA) A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik …
BIMBINGAN TEKNIK MANAJEMEN BAGI PENGURUS RT DAN RW Selengkapnya »
BIMTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik dalam tata kelola pemerintahan maupun tata kelola pembangunan yang …
NGOBROL SANTAI DESA MERDEKA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (HUT Proklamasi Kemerdekaan NKRI) yang ke-77 tahun 2022, PUSBIMTEK PALIRA (Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara) akan menggelar acara yang bertajuk “NGOBROL SANTAI DESA MERDEKA”. NGOBROL SANTAI DESA MERDEKA ini berupa obrolan bersama tentang desa baik Tata Kelola Desa, …
PENDAFTARAN BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-8 PusBimtek PALIRA Kembali Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-8 secara Virtual yang diperuntukkan bagi siapapun Warga Negara Indonesia, bisa Kepala Desa, …
PENDAFTARAN BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-8 Selengkapnya »
SIKAP ILMIAH YANG PROFESIONAL Dalam era yang semakin menggelobalnya dunia informasi publik sekarang ini, dimana baik yang bersifat positif mapun negatif, tentang yang faktual maupun emajinasi, ataupun dalam bentuk ilmiah maupun fiksi. Yang tersaji dalam wujud audio, visual maupun audio visual semua itu harus mampu disikapi secara rasional. Ilmiah dan profesional. Perihal menanggapi tulisan ilmiah …
PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Pasal 1 angka 1 UU Ormas). Suatu ormas bersifat sukarela, …
ARTI LAMBANG PUSAT BIMBINGAN TEKNIK PADEPOKAN LITERASI NUSANTARA Sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga Pusat Bimbingan Tektik Padepokan Literasi Nusantara, pada Pasal 14, mengenai Lambang sebagai berikut: Lambang Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara terdiri atas unsur-unsur: a. Sebuah buku dalam posisi terbuka melambangkan bahwa Pusbimtek Palira lebih mengedepankan regulasi dan literasi dalam edukasi dan …
BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK KADES, SEKDES, BPD, KAUR, KASI, KASUN/KADUS, LKD, KADER, DAN PETUGAS DESA SELURUH INDONESIA SECARA VIRTUAL Lebih MURAH, Lebih EFEKTIF, Lebih EFESIEN Materi dan Hasil Bimteknya dijamin lebih BERKUWALITAS Dengan Petunjuk dan Ridho Alloh SWT, Tuhan YME, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira) selalu berusaha membantu para pemangku desa dan masyarakat …
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Upaya Melenyapkan Pancasila Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada 31 Maret 2021, menandai bahwa Pemerintah telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib di seluruh jenjang pendidikan di NKRI. Keputusan Pemerintah ini mengingatkan kembali pada kita terhadap UU No. 20 …
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Upaya Melenyapkan Pancasila Selengkapnya »
Alur Regulasi Penyertaan Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk melakukan penyertaan modal terhadap badan atau lembaga ekonomi desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Untuk …
Potret Birokrasi Desa Yang Bermasalah Sesungguhnya telah cukup dan banyak regulasi yang mengatur tentang tata kelola desa sebagai penjabaran atas pasal 3, bahwa desa diatur dengan berasaskan: a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotong-royongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. Kenyataannya …
Pentingnya Bahasa Dalam Perancangan Peraturan Desa Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi dari orang satu kepada orang lain. Dan dalam merancang peraturan perundang undangan khususnya peraturan desa, bukan saja komunikasi antar orang, melainkan komunikasi publik atau dengan seluruh masyarakat desa atau yang disebut dengan stake holder. Untuk itu dalam menggunakan bahasa dalam perancangan peraturan desa, sangat …
Pentingnya Bahasa Dalam Perancangan Peraturan Desa. Selengkapnya »
