KEDUDUKAN HUKUM LPPDES DAN LPRP APBDES AKHIR MASA JABATAN DALAM PRESPEKTIF PERMENDAGRI 46/2016 DAN 20/2018 Setelah kita mencermati dua permendagri, […]
KOMUNITAS INDEPENDEN MASYARAKAT Bila membentuk KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) secara partisipatif terganjal Permenkominfo 8/2010, maka bentuklah KIM (Komunitas Independen Masyarakat)
UNSUR STAF PERANGKAT DESA Bedah Pasal 8 Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Berkenaan dengan pengangkatan Staf Perangkat Desa dalam Permendagri
MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Terhadap adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA Bedah Pasal 6 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Berkenaan dengan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bedah Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pada Bab II
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan UU no 6 th 2014) Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan
PERDES DAN PERKADES TENTANG PERANGKAT DESA Perihal mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
PERDA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Terkait dengan Pangangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
