LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* […]
KERUGIAN MASYARAKAT JIKA SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 TETAP DIPAKSAKAN Oleh: Nur Rozuqi* Jika Surat Edaran Kemendagri
SOLUSI KONSTITUSIONAL DAN KELEMBAGAAN ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Solusi terhadap Surat Edaran
KONSEKUENSI HUKUM DAN TATA NEGARA ATAS SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 Oleh: Nur Rozuqi* Jika deskripsi dalam
POIN-POIN DALAM SE KEMENDAGRI NO. 100.3.5.5/2625/SJ TANGGAL 5 JUNI 2024 YANG BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 Oleh: Nur Rozuqi* Berikut
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALI KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Analisis Atas
PERUBAHAN RPJMDes DAN PENYUSUNAN RKPDes SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana
PERAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGISIAN SERTA PERESMIAN ANGGOTA BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf d
PERUBAHAN MASA KEANGGOTAAN BPD (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf c Pada Surat Edaran Kemendagri No. 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5
PERESMIAN ANGGOTA BPD YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM UU BARU DIUNDANGKAN (Analisis Atas Deskripsi Sebagaimana Angka 4 Huruf b Pada Surat
