RELAWAN POLITIK MERUSAK NILAI KEBANGSAAN
Oleh: NUR ROZUQI*
Keberadaan relawan politik dalam pemerintahan Indonesia saat ini tidak hanya berdampak pada demokrasi, hukum, dan ekonomi, tetapi juga telah merusak nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kebangsaan seperti persatuan, keadilan, gotong royong, dan penghormatan terhadap institusi formal kini terancam oleh praktik relawan politik yang tidak terkendali.
Berikut adalah uraian sistemik mengenai dampak destruktif relawan politik terhadap nilai kebangsaan di tingkat pusat, daerah, dan desa:
1. Relawan Politik dan Erosi Nilai Kebangsaan
Relawan politik awalnya muncul sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Namun, dalam praktiknya, banyak relawan berubah menjadi kekuatan informal yang mengedepankan loyalitas politik sempit, bukan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan. Mereka sering memaksakan agenda kelompok, membelah masyarakat, dan mengabaikan etika kebangsaan.
2. Dampak terhadap Pemerintahan Pusat
a. Polarisasi Identitas Politik
Relawan politik sering membangun narasi “kami vs mereka” yang memecah belah masyarakat berdasarkan afiliasi politik, bukan kesamaan sebagai warga negara Indonesia.
b. Delegitimasi Institusi Negara
Ketika relawan lebih dipercaya daripada lembaga formal seperti kementerian atau lembaga hukum, maka kepercayaan publik terhadap negara melemah.
c. Pengaburan Nilai Nasionalisme
Relawan yang mengedepankan kepentingan tokoh atau kelompok tertentu sering mengabaikan kepentingan nasional dan semangat kebhinekaan.
3. Dampak terhadap Pemerintahan Daerah
a. Fragmentasi Sosial Lokal
Relawan yang aktif di daerah sering menciptakan kelompok eksklusif yang menguasai akses terhadap program pemerintah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik horizontal.
b. Pelemahan Semangat Gotong Royong
Program pembangunan daerah yang seharusnya berbasis partisipasi warga sering dimonopoli oleh relawan, sehingga semangat gotong royong tergantikan oleh politik balas jasa.
c. Pengabaian Kearifan Lokal
Relawan yang membawa agenda politik nasional sering mengabaikan nilai-nilai lokal seperti adat, musyawarah, dan etika komunitas.
4. Dampak terhadap Pemerintahan Desa
a. Politisasi Identitas Desa
Relawan yang aktif di desa sering membentuk kelompok pendukung kepala desa yang eksklusif, sehingga warga yang tidak terlibat merasa terpinggirkan.
b. Pelemahan Solidaritas Komunal
Relawan yang menguasai program desa sering mengabaikan prinsip keadilan sosial dan pemerataan, sehingga solidaritas antarwarga melemah.
c. Pengaburan Nilai Pancasila di Tingkat Desa
Relawan yang mengedepankan kepentingan politik pragmatis sering mengabaikan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan.
5. Refleksi Kritis
a. Nilai kebangsaan bukan sekadar simbol, tetapi harus tercermin dalam praktik pemerintahan yang adil, inklusif, dan berbasis etika publik.
b. Ketika relawan politik menjadi aktor informal yang tidak tunduk pada nilai-nilai kebangsaan, maka proses pembangunan menjadi elitis dan eksklusif.
c. Perlu regulasi dan pendidikan politik yang menempatkan relawan sebagai pendukung nilai kebangsaan, bukan penguasa informal.
6. Rekomendasi Tindakan
a. Pemerintahan Pusat, lakukan Pendidikan politik kebangsaan bagi relawan dan pembatasan akses informal terhadap kebijakan nasional
b. Pemerintahan Daerah, lakukan Penguatan etika kebangsaan dalam program pembangunan dan pelibatan semua elemen masyarakat
c. Pemerintahan Desa, lakukan Revitalisasi nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial dalam tata kelola desa
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
