STRUKTUR DAN PERMODALAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI LOKAL
Oleh: NUR ROZUQI*
1. Pendahuluan
BUMDes merupakan salah satu prioritas pembangunan desa yang digulirkan pemerintah sejak 2017, bersama dengan program Prukades, pembangunan embung, dan sarana olahraga desa. Kehadirannya diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengoptimalkan potensi lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi kendala serius dalam struktur organisasi, kualitas SDM, dan permodalan sehingga tidak mampu bertahan lama.
2. Dasar Hukum
a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: menegaskan BUMDes sebagai badan usaha dengan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
b. Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 Pasal 7: menyatakan BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum, dengan kepemilikan saham dari desa maupun masyarakat.
c. Struktur organisasi BUM Desa: terdiri dari penasihat (kepala desa ex officio), pelaksana operasional, dan pengawas.
Regulasi memberi kerangka kelembagaan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelola dan konsistensi implementasi.
3. Kondisi Faktual
a. Struktur inti: ketua/direktur, sekretaris, dan bendahara. Namun, banyak pengurus dipilih karena kedekatan dengan kepala desa, bukan karena kompetensi usaha.
b. Kualifikasi SDM: masih lemah, banyak pengurus tidak memahami dunia bisnis sehingga usaha cepat runtuh.
c. Manajer usaha: dibutuhkan sesuai jenis usaha (retail, simpan pinjam, perdagangan/jasa), tetapi sering tidak tersedia orang dengan kecakapan khusus.
d. Pengawasan: tim pengawas ada, tetapi sering tidak efektif karena sulit menilai kinerja dari dalam.
e. Permodalan: dana sering dicairkan secara bertahap kecil-kecil (prethal-prethil), tidak sesuai kebutuhan usaha. Akibatnya, usaha tidak bisa berkembang optimal.
4. Yang Seharusnya
a. Struktur organisasi harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik.
b. Ketua/direktur harus memiliki visi usaha dan kemampuan konsolidasi sosial.
c. Sekretaris dan bendahara harus berfungsi sebagai manajer administrasi dan keuangan yang profesional.
d. Modal usaha harus dicairkan sesuai target bisnis, bukan dengan logika program pembangunan.
e. Pengawasan harus independen dan berfungsi sejak perencanaan, bukan hanya evaluasi.
5. Dampaknya
Jika kondisi faktual tidak diperbaiki:
a. Usaha cepat runtuh → karena pengurus tidak memahami bisnis.
b. Modal tidak efektif → usaha gagal berkembang karena dana dicairkan tidak sesuai kebutuhan.
c. BUMDes kehilangan legitimasi → masyarakat tidak percaya karena manfaat tidak dirasakan.
d. Potensi desa tidak tergarap → aset lokal tidak diolah menjadi nilai tambah.
e. Kemandirian desa terhambat → desa tetap bergantung pada bantuan supra desa.
6. Rekomendasi Solusif
a. Profesionalisasi struktur: rekrut pengurus berdasarkan kompetensi usaha, bukan kedekatan personal.
b. Pelatihan SDM: berikan pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan akuntabilitas.
c. Penguatan permodalan: cairkan dana sesuai kebutuhan usaha, bukan bertahap kecil-kecil.
d. Diversifikasi usaha: sesuaikan jenis usaha dengan potensi lokal agar manfaatnya inklusif.
e. Pengawasan independen: libatkan masyarakat dan pihak eksternal untuk menghindari moral hazard.
f. Pendampingan supra desa: lakukan fasilitasi berkelanjutan, bukan sekadar intervensi program.
7. Penutup
BUMDes adalah instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi desa. Namun, keberhasilan tidak ditentukan oleh jumlah BUMDes yang berdiri, melainkan oleh kualitas struktur organisasi, kompetensi SDM, dan efektivitas permodalan. Tanpa profesionalisasi dan pengelolaan yang tepat, BUMDes hanya akan menjadi formalitas administratif. Sebaliknya, dengan struktur yang jelas, modal yang tepat, dan pengawasan yang kuat, BUMDes dapat menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Terima kasih, semoga barokah, Aamiin…
*Penulis adalah
Direktur Pusbimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN
