JIKA PERANGKAT DESA MENJADI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki […]

JIKA PENGURUS LKD TERPILIH MENJADI ANGGOTA BPD Menjaga Netralitas, Integritas, dan Tata Kelola Desa Oleh: NUR ROZUQI* Dalam dinamika pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

JIKA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA IKUT KONTESTASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Legalitas, Etika, dan Praktik Baik Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar

JIKA ASN TNI DAN POLRI IKUT KONTESTASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Antara Aspirasi Warga dan Batasan Regulatif Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan instrumen penting

KETIKA ASN, TNI, DAN POLRI INGIN MAJU DALAM PILKADES Regulasi, Risiko, dan Rekomendasi Oleh: NUR ROZUQI* Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang sangat penting dalam

PERPANJANGAN MASA JABATAN POLITIK DESA Antara Stabilitas Pembangunan dan Ancaman Demokrasi Akar Rumput Oleh: NUR ROZUQI* Perubahan masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari enam menjadi

JABATAN POLITIK DI TINGKAT DESA Pilar Demokrasi Lokal dan Mandat Warga Oleh: NUR ROZUQI* Di tengah dinamika pembangunan dan tata kelola pemerintahan, desa menjadi arena penting bagi praktik demokrasi yang

MEMAHAMI JABATAN POLITIK DI INDONESIA Struktur, Kategori, dan Peran di Berbagai Tingkatan Pemerintahan Oleh: NUR ROZUQI* Jabatan politik merupakan elemen kunci dalam sistem pemerintahan demokratis. Di Indonesia, jabatan ini tidak

TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN DESA DAN ADVOKASI BERBASIS DATA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam era otonomi desa dan keterbukaan informasi publik, desa memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan

TEKNIK PELIPUTAN BERBASIS DATA DAN ANALISIS KEBIJAKAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam era otonomi desa dan keterbukaan informasi publik, peran jurnalis, pemerhati desa, dan pegiat media komunitas menjadi

STRATEGI ADVOKASI YANG KONSTRUKTIF DAN BERBASIS KELEMBAGAAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Advokasi dalam konteks pembangunan desa bukan sekadar menyuarakan tuntutan, tetapi merupakan proses strategis untuk mendorong perubahan kebijakan, memperkuat

INTEGRASI PERAN KPMD DALAM SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam kerangka otonomi desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki

TEKNIK FASILITASI MUSYAWARAH DAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Musyawarah dan penjaringan aspirasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA DAN PERAN STRATEGIS KPMD Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki struktur kelembagaan yang khas dan kompleks. Kelembagaan desa tidak hanya berfungsi sebagai

STRATEGI FASILITASI PARTISIPATIF DAN MEDIASI KONFLIK DALAM TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dan potensi konflik adalah dua sisi yang

PRINSIP OTONOMI DAN KEWENANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang memiliki karakteristik unik: berakar pada sejarah, adat, dan identitas lokal, sekaligus menjadi ruang hidup

STRATEGI MEDIASI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN REGULASI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan sosial, termasuk dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan desa. Konflik bisa

MEKANISME MUSYAWARAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Musyawarah dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam tata kelola desa yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

SIKLUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam kerangka otonomi desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur

PRINSIP OTONOMI DESA DAN PERAN KELEMBAGAAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kekuasaan tersendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial, termasuk di tingkat desa. Konflik bisa muncul akibat perbedaan kepentingan, kesenjangan

MEKANISME MUSYAWARAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Musyawarah dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan. Dalam

STRUKTUR DAN FUNGSI KELEMBAGAAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Kelembagaan desa merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka otonomi desa yang

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DESA YANG PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Tata kelola desa yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

PERLUNYA MEMBERI BEKAL PENGETAHUAN TATA KELOLA DESA BAGI PEMERHATI DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pemerhati desa adalah individu atau kelompok yang secara aktif mencermati, mengkaji, dan memberi masukan terhadap

PERLUNYA MEMBERI BEKAL PENGETAHUAN TATA KELOLA DESA BAGI JURNALIS/WARTAWAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Jurnalis atau wartawan memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, mengawal transparansi, dan menyuarakan dinamika pembangunan

PERLUNYA MEMBERI BEKAL PENGETAHUAN TATA KELOLA DESA BAGI AKTIVIS LSM Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah lama menjadi mitra kritis dalam pembangunan desa, terutama dalam

PERLUNYA MEMBERI BEKAL PENGETAHUAN TATA KELOLA DESA BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan elemen strategis dalam pembangunan berbasis komunitas. Mereka