Nur Rozuqi

KETIDAKHADIRAN LSM DAN AKADEMISI DALAM TATA KELOLA DESA Analisis Kritis atas Hilangnya Mitra Inovasi dan Refleksi Kebijakan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam ekosistem pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, […]

CAMAT DAN KEGAGALAN TATA KELOLA DESA Analisis Kritis atas Lemahnya Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam struktur pemerintahan daerah, camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara

INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM Ketika Pengawas Menjadi Titik Lemah Tata Kelola Desa Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik, pengawasan dan penegakan hukum merupakan

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KEGAGALAN TATA KELOLA DESA Analisis Kritis atas Lemahnya Pembinaan dan Pengawasan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis sebagai

LEMAHNYA PERAN PENDAMPING DESA DAN TENAGA AHLI Analisis Kritis atas Kegagalan Navigasi Teknis dan Penguatan SDM Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pendamping desa dan tenaga ahli merupakan komponen penting dalam

MASYARAKAT DESA DAN KEGAGALAN TATA KELOLA Analisis Kritis atas Lemahnya Partisipasi dan Kontrol Sosial Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, masyarakat desa bukan

BPD DAN KEGAGALAN TATA KELOLA DESA Analisis Kritis atas Lemahnya Fungsi Pengawasan dan Representasi Warga Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga strategis dalam sistem pemerintahan

PEMERINTAH DESA SEBAGAI TITIK LEMAH TATA KELOLA Analisis Kritis atas Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa dan Perangkatnya Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pemerintah desa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan

KETIMPANGAN STATUS DAN INOVASI DESA Analisis Kritis atas Validitas Administratif dan Keterbukaan Informasi Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Desa merupakan entitas otonom yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi

PERAN BPD DAN LEMBAGA DESA YANG TIDAK OPTIMAL Analisis Kritis atas Kelemahan Pengawasan dan Representasi Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga

KETIDAKSINKRONAN PERENCANAAN DAN EKSEKUSI PEMBANGUNAN DESA Analisis Kritis atas Kesenjangan Data dan Partisipasi Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan menuntut adanya perencanaan yang akurat, partisipatif,

RENDAHNYA KAPASITAS SDM PERANGKAT DESA DAN PEMUDA DESA Analisis Kritis atas Tantangan Regenerasi dan Partisipasi Lokal Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan

LEMAHNYA TATA KELOLA DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DESA Krisis Kepercayaan dalam Pengelolaan Siltap Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting bagi terciptanya

LEMAHNYA SISTEM INFORMASI DAN PARTISIPASI DESA Analisis Kritis atas Hambatan Perencanaan Pembangunan yang Inklusif Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan mensyaratkan dua fondasi utama:

KETIMPANGAN STATUS DESA Analisis Kritis atas Validitas Administratif dan Realitas Lapangan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Status desa merupakan indikator penting dalam menilai capaian pembangunan, kapasitas kelembagaan, dan tingkat kemandirian

KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR ANTAR DESA Analisis Kritis atas Hambatan Pembangunan Lokal Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembangunan desa yang merata merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan sosial dan kemajuan daerah. Dalam

KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Analisis Kritis atas Ketegangan Struktural dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perangkat desa merupakan aktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

TUNDA BAYAR DAN POTONGAN SILTAP Krisis Keadilan Finansial bagi Perangkat Desa Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perangkat desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

MINIMNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN Analisis Kritis atas Sistem Informasi Publik di Kabupaten Lamongan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata

KETIMPANGAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN Analisis Kritis atas Kesenjangan Antarwilayah Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembangunan yang merata dan berkeadilan merupakan prinsip dasar dalam tata kelola daerah.

LEMAHNYA SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Analisis Kritis atas Partisipasi yang Terpinggirkan Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perencanaan pembangunan desa idealnya menjadi proses yang inklusif, deliberatif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

KRISIS PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA Analisis Kritis atas Ketimpangan Tata Kelola Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Namun,

KEGAGALAN TATA KELOLA DESA Analisis Kritis atas Tanggung Jawab Kolektif Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa tata kelola yang transparan, partisipatif,

MENATA ULANG PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LAMONGAN Analisis Kritis dan Strategi Solusif Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Selama satu dekade terakhir, sistem pemerintahan desa-desa di Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai tantangan

CARUT-MARUT PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LAMONGAN Analisis Kritis atas Dinamika 2014–2024 Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan lokal. Namun, dalam kurun waktu

CARUT-MARUT SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN Analisis Kritis atas Dinamika 2014–2024 Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, sistem pemerintahan Kabupaten Lamongan menunjukkan berbagai dinamika yang memunculkan