PENGERTIAN PENYERTAAN MODAL DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penyertaan modal dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah proses pengalihan sebagian kekayaan desa menjadi modal atau saham pada suatu badan […]
PENGERTIAN PENYERTAAN MODAL DALAM APBDES Read More »
LAPORAN SEMESTERAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Semesteran BUMDes adalah bentuk pertanggungjawaban berkala yang disusun setiap enam bulan sekali oleh pengurus BUMDes. Laporan ini mencakup perkembangan usaha dan realisasi penggunaan
LAPORAN SEMESTERAN BUMDES Read More »
LAPORAN PENGAWASAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Pengawasan BUMDes yang mencakup hasil audit internal dan eksternal adalah dokumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan usaha desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan
LAPORAN PENGAWASAN BUMDES Read More »
LAPORAN TAHUNAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan Tahunan BUMDes adalah dokumen strategis yang mencerminkan kinerja, tantangan, dan arah pengembangan usaha desa selama satu tahun. Laporan ini wajib disusun oleh pengurus
LAPORAN TAHUNAN BUMDES Read More »
LAPORAN KEUANGAN BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Laporan keuangan BUMDes adalah alat utama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja usaha desa. Tiga komponen utama yang wajib disusun secara berkala adalah
LAPORAN KEUANGAN BUMDES Read More »
PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes dari APBDes adalah proses penting untuk memastikan bahwa dana desa yang diinvestasikan ke BUMDes digunakan secara transparan,
PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES DARI APBDES Read More »
MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN MODAL YANG EFEKTIF Oleh: NUR ROZUQI* Untuk menyusun rencana penggunaan modal yang efektif, terutama dalam konteks BUMDes dan APBDes, Anda perlu menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan usaha dengan
MENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN MODAL YANG EFEKTIF Read More »
PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMDES DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan penyertaan modal untuk BUMDes dari APBDes adalah bentuk investasi desa yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMDES DARI APBDES Read More »
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyertaan Modal BUMDes adalah regulasi yang mengatur pemisahan kekayaan desa untuk dijadikan modal pada Badan Usaha Milik
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES Read More »
INVENTARIS ATAU KEKAYAAN DESA YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIK PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Sikap yang tepat bagi Kepala Desa (Kades) saat menjabat, apabila terdapat barang inventaris atau kekayaan desa yang diklaim
INVENTARIS ATAU KEKAYAAN DESA YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIK PRIBADI Read More »
SIAPA YANG TERLIBAT JIKA TANAH KAS DESA DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Apabila tanah kas desa disertifikatkan atas nama pribadi, maka kemungkinan besar terdapat keterlibatan beberapa pihak, baik
SIAPA YANG TERLIBAT JIKA TANAH KAS DESA DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PRIBADI Read More »
SOLUSI JIKA TANAH BENGKOK ATAU TANAH KAS DESA TERLANJUR DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PRIBADI APARATUR DESA Oleh: NUR ROZUQI* Manakala tanah bengkok atau tanah kas desa terlanjur disertifikatkan atas nama pribadi
SIKAP DAN LANGKAH HUKUM YANG TEPAT BAGI PEMILIK ATAU AHLI WARIS JIKA PERMINTAAN KUTIPAN BUKU LETTER C ATAS TANAHNYA DITOLAK Oleh: NUR ROZUQI* Jika pemilik atau ahli waris ditolak oleh
LANGKAH-LANGKAH PERMINTAAN COPY DOKUMEN LETTER C Oleh: NUR ROZUQI* Berikut ini adalah cara yang sah dan praktis bagi pemilik atau ahli waris untuk meminta salinan dokumen tanah dari Buku Letter
LANGKAH-LANGKAH PERMINTAAN COPY DOKUMEN LETTER C Read More »
KONSEKUENSI HUKUM APABILA TANAH BENGKOK MASIH DIKUASAI SECARA PRIBADI OLEH KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum apabila tanah bengkok masih dikuasai secara pribadi oleh kepala desa
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 26 Tahun
IMPLEMENTASI INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Implementasi Instruksi Mendagri No. 26 Tahun 1992 di tingkat desa menghadapi dinamika yang kompleks, baik secara administratif, sosial, maupun politis.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Read More »
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 Read More »
TANAH BENGKOK SEBAGAI ASET MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Status tanah bengkok saat ini tetap diakui sebagai aset milik desa, bukan milik pribadi perangkat desa, dan pengelolaannya harus tunduk pada
TANAH BENGKOK SEBAGAI ASET MILIK DESA Read More »
TANAH KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum apabila tanah kas desa disertifikatkan atas nama pribadi aparatur desa sangat serius dan dapat mencakup pelanggaran administratif, perdata, bahkan pidana. Berikut penjelasan
SIKAP TEPAT BPD JIKA DINAS PMD KEBERATAN ATAU MENOLAK MELAKSANAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki mandat hukum untuk memfasilitasi Pilkades PAW jika terjadi kekosongan jabatan
SIKAP TEPAT BPD JIKA DINAS PMD KEBERATAN ATAU MENOLAK MELAKSANAKAN PILKADES PAW Read More »
SIKAP TEPAT BPD JIKA CAMAT KEBERATAN ATAU MENOLAK PELAKSANAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dan legal dalam mendorong pelaksanaan Pilkades PAW. Jika camat
SIKAP TEPAT BPD JIKA CAMAT KEBERATAN ATAU MENOLAK PELAKSANAAN PILKADES PAW Read More »
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA DINAS PMD MENOLAK ATAU KEBERATAN MELAKSANAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Jika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyatakan keberatan atau menunda pelaksanaan Pilkades PAW tanpa
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA DINAS PMD MENOLAK ATAU KEBERATAN MELAKSANAKAN PILKADES PAW Read More »
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA CAMAT KEBERATAN ATAU MENOLAK PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Jika camat menyatakan keberatan atau menolak pelaksanaan Pilkades PAW tanpa dasar hukum yang jelas, masyarakat memiliki hak
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA CAMAT KEBERATAN ATAU MENOLAK PILKADES PAW Read More »
KONSEKUENSI HUKUM BAGI DINAS PMD YANG MENOLAK PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Penolakan atau penundaan Pilkades PAW oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus memiliki dasar hukum yang
KONSEKUENSI HUKUM BAGI DINAS PMD YANG MENOLAK PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Read More »
KONSEKUENSI HUKUM BAGI CAMAT YANG MENOLAK PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Penolakan camat terhadap pelaksanaan Pilkades PAW bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif, tergantung pada alasan dan konteks penolakan.
KONSEKUENSI HUKUM BAGI CAMAT YANG MENOLAK PENYELENGGARAAN PILKADES PAW Read More »
BATAS AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PAW Oleh: NUR ROZUQI* Kepala Desa PAW (Pengganti Antar Waktu) menjabat hanya sampai akhir masa jabatan kepala desa sebelumnya—yaitu kepala desa yang berhenti, diberhentikan,
BATAS AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PAW Read More »
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri No. 65 Tahun 2017 dan praktik di berbagai daerah, pelaksanaan Pilkades PAW memiliki batas waktu yang cukup tegas.
BATAS WAKTU PELAKSANAAN PILKADES PAW Read More »
SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Berbeda dari Pilkades reguler yang melibatkan seluruh warga desa, Pilkades PAW menggunakan sistem musyawarah perwakilan, sehingga pemilih ditentukan secara terbatas dan berdasarkan
SYARAT-SYARAT PEMILIH DALAM PILKADES PAW Read More »
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA BPD KEBERATAN ATAU TIDAK MAU MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Oleh: NUR ROZUQI* Ketika BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan Pilkades PAW, masyarakat berhak dan
SIKAP TEPAT MASYARAKAT JIKA BPD KEBERATAN ATAU TIDAK MAU MENYELENGGARAKAN PILKADES PAW Read More »
