Badan Publik Di Desa

BADAN PUBLIK DI DESA

Selaras kata “keterbukaan” atas kehadiran kedua UU di atas penulis mencoba menterjemahkan semangat yang dimaksudkan, mengingat definisi Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 ayat 3 bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Memperhatikan definisi di atas bahwa Pemerintahan Desa disebut badan publik karena telah memenuhi unsur ; 1. lembaga eksekutif; 2. fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; 3. sebagian atau seluruh dananya bersumber dariAPBN dan/atau APBD. Pemerintahan Desa dapat dikategorikan sebagai badan publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD, dan menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Profil Palira

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, pasal 1, angka 3, yang termasuk Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. Artinya seluruh informsi dan dokumentasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan setiap badan publik desa harus tunduk pada pasal 2 hingga pasal 5 dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan itu meliputi: Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan Informasi yang Dikecualikan.

Terimakasih. Semoga barokah.

Penulis adalah:
Direktur PusBimtek Palira
Ketua Umum DPP LKDN