BIMTEK TATA KELOLA DESA ANGKATAN 1 Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) kali ini menawarkan Pembelajaran, Pelatihan dan Pembimbingan Tata Kelola Desa Angkatan 1 secara Virtual atau online kepada Pemerintah Desa, BPD, LKD, Masyarakat, Pendamping, Pembina, LSM, Jurnalis, Pemerhati Desa dan siapapun Warga Negara Indonesia, yang butuh dan minat Belajar, Berlatih dan Terbimbing …
KATALOG BIMTEK TATA KELOLA DESA VIRTUAL/DARING MANDIRI PUSBIMTEK PALIRA Program apapun yang di masukkan ke desa, tidak akan bisa sukses, manakala desa tidak disiapkan dulu Tata Kelola Desa nya. Laksana mendirikan bangunan di atas tanah tanpa pondasi. Pasti hanya terlihat mentereng pada awalnya dan tak butuh waktu lama pasti akan doyong lalu roboh. Mayoritas desa …
KATALOG BIMTEK TATA KELOLA DESA VIRTUAL/DARING MANDIRI Selengkapnya »
BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK UMUM 2 Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) kali ini menawarkan Pembelajaran, Pelatihan dan Pembimbingan Tata Kelola Desa Untuk Umum 2 secara Virtual atau online kepada Pemerintah Desa, BPD, LKD, Masyarakat, Pendamping, Pembina, LSM, Jurnalis, Pemerhati Desa dan siapapun Warga Negara Indonesia, yang butuh dan minat Belajar, Berlatih …
BIMTEK TATA KELOLA DESA UNTUK UMUM 1 Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) kali ini menawarkan Pembelajaran, Pelatihan dan Pembimbingan Tata Kelola Desa Untuk Umum 1 secara Virtual atau online kepada Pemerintah Desa, BPD, LKD, Masyarakat, Pendamping, Pembina, LSM, Jurnalis, Pemerhati Desa dan siapapun Warga Negara Indonesia, yang butuh dan minat Belajar, Berlatih …
PENGALOKASIAN DANA DESA HUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 146 TAHUN 2023 Ditulis : LODE, S.Si* Yang mendasari ditetapkannya PMK 146 Tahun 2023 adalah : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah diatur bahwa ketentuan mengenai penetapan rincian dana …
PENGALOKASIAN DANA DESA HUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 146 TAHUN 2023 Selengkapnya »
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 145 TAHUN 2023 Ditulis : LODE, S.Si* Yang mendasari ditetapkannya PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah berdasarkan kententuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer …
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 145 TAHUN 2023 Selengkapnya »
TAHAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA BPD Ditulis : LODE, S. Si* Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota BPD merupakan sebuah proses pergantian anggota BPD yang dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai masa jabatan berakhir. Penggantian anggota BPD biasa dibilang PAW BPD di atur pada pasal 19, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang …
TAHAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA BPD Selengkapnya »
PENGUATAN SDM MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN DESA Ditulis : LODE, S. Si* Tidak dapat dipungkiri kelemahan utama desa dalam membangun wilayahnya, terletak pada kapabilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola yang masih berkualitas rendah. Kapabilitas SDM yang baik, bukan hanya terbatas diperlukan pada sektor produksi saja, namun juga diperlukan dalam menjaga kesinambungan produksi, membaca pasar serta …
PENGUATAN SDM MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN DESA Selengkapnya »
CIRI-CIRI DESA GAGAL Ditulis : LODE, S.Si* Ciri- ciri sebuah desa gagal antara lain : 1. Lebih dari 3 bulan setelah Kades dilantik, tidak membuat RPJMDes, bulan Juli sampai bulan September tidak membuat RKPDes, bulan Oktober sampai Desember juga tidak membuat APBDes. 2. Bulan Januari baru mulai merancang APBDes. Itupun Pesan ke pihak ketiga untuk …
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Ditulis : LODE, S. Si* Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di …
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK Selengkapnya »
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) Ditulis : LODE, S. Si* Yang melatar belakangi ditetapkannya SK LPM Desa adalah melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selain hal tersebut, LPM dibentuk dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui …
LAPORAN KEPALA DESA Ditulis : LODE, S. Si* Dalam ketentuan umum Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa arti Laporan Kades adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Serluruh kegiatan pemerintah desa dipertanggungjawabkan secara tertib, akuntabel dan tranparan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi. Dalam kontek regulasi yang …
KADER POSYANDU DALAM PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT DESA Ditulis : LODE, S.Si* Pelatihan Kader pos pelayanan terpadu (posyandu) sangatlah penting dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dasar di masyarakat Desa. Sebab, posyandu merupakan salah satu tempat bagi ibu dan balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, sekaligus memberi imunisasi dan …
KADER POSYANDU DALAM PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT DESA Selengkapnya »
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 Di Tulis : LODE, S.Si* Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: 1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; 2. …
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024 Selengkapnya »
STUDY TIRU MODUS KORUPSI APBDES Oleh Toni* Mencermati berita dari media online “Lensa Polri” tertanggal 29 September 2023 dengan judul “ Ketua Panitia Study Tiru To Bali, Sunaryo ; Satu satunya Provinsi Dengan Siskuedes Terbaik di Indonesia” sebagaimana tautan berikut: https://lensapolri.com/2023/09/29/ketua-panitia-study-tiru-to-bali-sunaryo-satu-satunya-provinsi-dengan-siskuedes-terbaik-di-indonesia/ dapat kita analisa dan tanggapi sebagai berikut: 1. Bahwa Siskeudes itu merupakan aplikasi pengelolaan …
INDIKATOR KINERJA KEPALA DESA Ditulis : LODE, S. Si* Indikator Kinerja Kepala Desa diukur berdasarkan keseluruhan aktivitas/ kegiatan Kepala Desa yang ditugaskan oleh peraturan perundangan di masing-masing tahapan dan kegiatannya. Oleh karena itu, indikator kinerja Kepala Desa disusun berdasarkan indikator masukan, indikator proses, indikator hasil, dan indikator kualitas hasil dan proses. Sementara untuk kegiatan lainnya, …
BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-16 PusBimtek PALIRA Untuk yang kelima kalinya di tahun 2023 ini, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-16 secara Virtual / Online yang diperuntukkan …
PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN BPD Ditulis : LODE, S. Si* Prinsip Pengawasan Agar kegiatan pengawasan BPD berjalan sesuai dengan tujuannya, maka pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip pengawasan antara lain: objektif dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, dan berbasis indikator kinerja. 1. Obyektif dan Profesional Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat …
BATASAN-BATASAN PENGERTIAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD Ditulis : LODE, S. Si* Batasan-batasan pengertian terkait dengan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD antara lain : 1. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan sebuah kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan aturan dan instrumen yang telah ditetapkan; 2. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah …
BATASAN-BATASAN PENGERTIAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD Selengkapnya »
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BPD Ditulis : LODE, S. Si* Kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan secara terencana melalui mekanisme kerja kelembagaan. Pelaksanaan pengawasan sebaiknya dibagi dalam tiga jadwal sesuai dengan tiga tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Setiap awal tahun pada bulan Januari, BPD harus membuat …
SASARAN STUNTING (Perpres nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Peraturan Presiden yang disebutkan diatas, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: 1. Remaja Putri Tubuh yang pendek dan kurus pada remaja putri yang menetap sampai dewasa akan menyebabkan peningkatan risiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau …
STUNTING (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting) Ditulis : LODE, S. Si* Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Menurut Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting, Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan …
ALUR PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD (Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 Tentang BPD) Ditulis : LODE, S. Si* Alur pengelolaan aspirasi masyarakat oleh BPD antara lain : A. Kegiatan Menggali Aspirasi, kegiatannya adalah : 1. Melakukan kunjungan kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan lembaga Desa. Baik secara formal atau informal. B. Kegiatan Menampung Aspirasi, kegiatannya antara …
ALUR PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD Selengkapnya »
KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL BPD (Berdasarkan UU No. 6/2014 ttg Desa Pasal 56 s/d 66, PP 43/2014 ttg peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 Pasal 72 s/d 77, PP 47/2015 ttg perubahan PP 43/2014 Pasal 79, Permendagri 110/2016 ttg BPD Pasal 63) Ditulis : LODE, S. Si* Komponen biaya operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai …
BIMBINGAN TEKNIK WEBSITE SID PALIRA (SISTEM INFORMASI DESA PALIRA) BAGI OPERATOR DESA A. PENDAHULUAN Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa Pemerintah telah mengundangkan berbagai regulasi pelaksanaan dan menetapkan berbagai kebijakan teknis. Dengan pengundangan Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksanaan dan kebijakan teknisnya sejatinya adalah masuk akal untuk berharap bahwa telah dicapai perubahan dan kemajuan signifikan di Desa baik …
BIMBINGAN TEKNIK WEBSITE SID PALIRA (SISTEM INFORMASI DESA PALIRA) Selengkapnya »
SYARAT UTAMA MENJADI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) Ditulis : LODE, S. Si* Kader pembangunan manusia (KPM) merupakan kader desa yang mendapatkan tugas khusus untuk memfasilitasi kegiatan integrasi layanan pencegahan dan penurunan stunting di desa. KPM diangkat melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan surat keputusan (SK) kepala Desa. Syarat utama untuk menjadi KPM antara lain : …
SYARAT UTAMA MENJADI KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) Selengkapnya »
TUGAS KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) Ditulis : LODE, S. Si Kader pembangunan manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara spesifik KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting ditingkat desa. …
BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-15 PusBimtek PALIRA Untuk yang keempat kalinya di tahun 2023 ini, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek PALIRA) dalam rangka memenuhi target minimal Satu Kabupaten/Kota Satu Tutor Palira, maka kali ini melanjutkan Program Bimteknya, yaitu BIMTEK TUTOR TATA KELOLA DESA ANGKATAN KE-15 secara Virtual / Online yang diperuntukkan …
ANDA MAU BIMTEK YANG DAPAT MENENTUKAN SENDIRI JENIS/PAKET, HARI, TANGGAL DAN JAM SECARA VIRTUAL? SILAKAN AMBIL KEPUTUSAN DI SINI. Bimtek Palira merupakan sebuah sistem informasi dan komunikasi yang memberikan layanan pemesanan atau pendaftaran bimbingan teknik secara online, sedangkan pelaksanaan bimteknya dapat dipilih baik secara online maupun secara offline bagi para pemangku kepentingan desa untuk dapat …
JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG DITANGANI KAUR DAN KASI (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Ditulis : LODE, S. Si* Kaur dan Kasi Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Permendagri No.20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas: 1. Melakukan tindakan yang …
JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG DITANGANI KAUR DAN KASI Selengkapnya »
