MENGENAL SINGKATAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs. Pasti Anda kerap mendengar istilah Plt. dan Plh. untuk urusan administrasi di pemerintahan. Plt. singkatan dari Pelaksana Tugas, sedangkan Plh. adalah Pelaksana Harian. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktiknya, istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara pada jabatan …
PENGERTIAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Sebuah badan/lembaga/organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Mengapa transparansi itu penting? Karena transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap badan/ lembaga/ organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini pemerintah. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam …
ASPEK TRANSPARASI PADA PEMERINTAH DESA Tiga aspek penting dalam transparansi publik, yaitu: 1. adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; 2. adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; dan 3. berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Itulah ulasan mengenai apa itu transparansi, tujuan dan manfaatnya, serta indikatornya. Transparansi menjadi …
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan …
MANFAAT TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut: 1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi. 2. Lebih mudah …
TUJUAN TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah: 1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. 2. Menghindari kesalahan …
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 21/2020, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa adalah penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota. Dalam kaitannya dengan perihal tersebut, maka di desa harus tersedia dokumen …
Peta Jalan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Sedemikian banyaknya praktik pengisian Badan Permusyawaratan Desa yang mencerminkan betapa pemangku desa dan pembina desa berkonspirasi dalam pembodohan terhadap masyarakat secara sistemik yang kronis, hal ini dapat dilihat betapa banyaknya desa yang proses pengisian Badan Permusyawaratan Desa dengan cara tunjuk hidung. Sesungguhnya Permendagri nomor 110 tahun 2016 sudah memberi …
Peta Jalan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Selengkapnya »
Peta Jalan Pengangkatan Perangkat Desa Sudah sedemikian banyak praktik pengangkatan Perangkat Desa yang mencerminkan betapa pemangku desa dan pembina desa dalam kebutaan akut. Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan nomor 67 tahun 2017 sesungguhnya sudah memberi aturan yang jelas dan tegas, serta memberi ruang lokalitas kepada Bupati/Walikota untuk memberi aturan tambahan. Tentunya Perbup/Perwali tersebut tidak …
PROGRAM KERJA LKD Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi: LPM, PKK, KARTAR, LINMAS, KADER POSYANDU, RT, RW, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tepatnya pada Pasal 4 diuraikan sebagai berikut: Pada Ayat (1) diuraikan: LKD …
RENCANA KERJA BPD Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, tepatnya pada Pasal 32 diuraikan bahwa BPD mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan …
TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK SEBAGAI TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Hingga sekarang ini (2020), masih sangat kecil prosentase Pemerintahan Desa yang menerapkan Ayat (3), Pasal 100, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015. Begitu pula dengan Permerintah Kabupaten cenderung bersikap tidak serius dalam menegakkan aturan tersebut. Tentang aturan bahwa tanah bengkok itu tidak …
PENGELOLAAN ASET DESA YANG BERUPA TANAH TERMASUK TANAH BENGKOK Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016, pengelolaan Aset Desa yang berupa tanah, termasuk tanah bengkok yang sekarang berdasar Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019, pasal 100 dapat diuraikan sebagai berikut: Permendagri 1/2016 Pasal 6 (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas namaPemerintah Desa. (2) Aset …
Pengelolaan Aset Desa Yang Berupa Tanah Termasuk Tanah Bengkok Selengkapnya »
ANTARA TANAH BENGKOK DAN E-REKENING APBDES Dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, pada pasal 100 ayat (3) diuraikan bahwa Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf …
KAPAN TANAH BENGKOK MENJADI TANAH KAS DESA? Tahun 1992 pernah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26Tahun 1992 tentang Perubahan status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi Tanah Kas Desa. Instruksi itu dalam rangka mendayagunakan tanah bengkok dengan berubah menjadi Tanah Kas Desa, tujuannya meningkatkan pendapatan Desa. Sayang pada waktu itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah …
Sejak Kapan Tanah Bengkok Menjadi Tanah Kas Desa? Selengkapnya »
BPD DAPAT DIPIDANAKAN BILA MEMBIARKAN TANAH BENGKOK DIKELOLA LANGSUNG OLEH KADES SEKDES KAUR KASI DAN KASUN Sesungguhnya penentu regulasi dalam pengelolaan tanah bengkok itu adalah BPD, karena BPD lah yang harus menggelar Musdes, sehingga dapat ditentukan besaran atau prosentasi tambahan tunjangan bagi Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kasun. Manakala BPD membiarkan tanah bengkok tetap dikelola …
KALENDER KEGIATAN BPD BULAN SEPTEMBER 1. Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). 2. Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32 s.d. 36). 3. Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, …
Kalender Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Bulan September Selengkapnya »
KALENDER KEGIATAN PEMDES BULAN SEPTEMBER 1. Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap. 2. Penyelesaian penyusunan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (pasal 29, ayat (4), Permendagri 114-2014). 3. Penyelesaian Proses RPKDes Perubahan. 4. Penyelesaian Proses APBDes Perubahan. 5. Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan. 6. Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program …
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan September Selengkapnya »
MENCERMATI PENDAPATAN ASLI DESA Sebelum kita cermati secara mendalam, sebaiknya kita baca dan pahami dulu Pasal 12 Permendagri nomor 20 tahun 2018 berikut: Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. …
Pengelolaan Dana Desa Perlu Pebaikan Berkaca dari paparan pada bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar pengelolaan dana desa di masa mandatang mampu memberikan dampak yang signfikan bagi percepatan peningkatan masyarakat di pedesaan, antara lain: 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) perlu memperkuat …
Dampak Dari Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Jauh Dengan Harapan Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari dana desa yang merupakan amanah UU Desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Artinya, dana desa diharapkan mampu mempercepat perwujudan …
Pengelolaan Dana Desa Jauh Dari Standart Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya termasuk juga pengawasannya. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dana desa tahun anaggaran 2019, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah …
TRANSPARANSI Sampai sekarang, transparansi terasa masih menjadi komuditas yang mahal bahkan menjadi barang langka bagi masyarakat bila ingin mendapatkannya, Pemerintahan dari Pusat hingga Desa sengaja menciptakan sistem yang menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya. Uraian berikut secara singkat menjabarkan hal tersebut. Pengertian Transparansi Transparansi itu memiliki arti keterbukaan baik dalam proses perencanaan, penyususnan, pelaksanaan anggaran. Terdapat …
KOMISI INFORMASI Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yangberfungsi menjalankan Undang-Undang ini danperaturan pelaksanaannya, menetapkan petunjukteknis standar layanan informasi publik danmenyelesaikan sengketa informasi publik melaluimediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. BAB VII KOMISI INFORMASI Bagian Kedua Kedudukan Pasal 24 (1) Komisi Informasi …
INDIKATOR TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH DESA Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu: 1.Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan …
Indikator Transparansi Pada Pemerintahan Desa Selengkapnya »
FAKTA TENTANG APBDES APBDes itu dokumen publik, artinya rakyat berhak tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasinya. Kedudukan hukumnya adala Perdes, dirancang dan disampaikan oleh Kades kepada BPD untuk dibahas dengan kemungkinan hasilnya: 1. Disepakati tanpa catatan. 2. Disepakati dengan catatan. 3. Ditolak dengan alasan hukum. Realita di lapangan, keberadaan APBDes menjadi …
FAKTA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Setelah lebih dari sepuluh tahun program Bumdes digulirkan, yaitu sejak tahun 2008, tetapi keberadaannya masih jauh dari harapan. Para pemangku desa banyak yang mengelola Bumdes secara asal-asalan, bahkan tidak sedikit uang rakyat tersebut dirampok melalui Bumdes secara berjama’ah. Hal ini perlu disampaikan karena kenyataan di lapangan modus perampokan dana …
FAKTA TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA Fakta yang termonitor Tetang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Pendamping Lokal Desa dengan ijazah tidak spesifikasi 2. Pendamping Lokal Desa hasil paketan 3. Pendamping Lokal Desa hasil titipan 4. Pendamping Lokal Desa hasil kaplingan 5. Pendamping Lokal Desa hasil kolusi …
FAKTA TENTANG PERANGKAT DESA Fakta yang termonitor Tetang Perangkat Desa dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Perangkat Desa asal ditunjuk Kades 2. Perangkat Desa tidak ber SK 3. Perangkat Desa tidak dilantik 4. Perangkat Desa dilantik abal-abal (tidak diberi SK) 5. Perangkat Desa hasil proses test abal-abal (formalitas) 6. Perangkat …
FAKTA TENTANG KEPALA DESA Fakta yang termonitor Tetang Kades dari informan di sebagian besar daerah seluruh Indonesia antara lain: 1. Kades mencalonkan diri dengan ijazah Paket. 2. Kades berijazah palsu 3. Kades hasil pilkades yang money politic. 4. Kades hasil pilkades yang mistis (ada keterlibatan dukun). 5. Kades dibimtek abal-abal. 6. Kades dikasih Siltap tiap …
