PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa itu tidak harus dengan surat tugas atau SK, sebab tergantung kasusnya yang menyebabkan di PLT Kepala Desa. Misalnya: 1. Apabila […]
PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Desa Read More »
Kalender Kegiatan BPD Bulan Maret Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri 110/2016, psl 46, 47 dan 52). Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai
Kalender Kegiatan BPD Bulan Maret Read More »
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Maret Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LPPDes dan LKPPDes (pasal 49, ayat (1), PP no 43/2014} dan Permendagri no 46/2016,
Kalender Kegiatan Pemerintah Desa Bulan Maret Read More »
Diskualifikasi Calon Kades Petahana Calon kades dari petahana itu bisa ditolak pendaftarannya atau didiskualifikasi pencalonannya apabila dia tidak membuat LPPDes dan LPRP APBDes baik Akhir Tahun Anggaran maupun Akhir Masa
Diskualifikasi Calon Kades Petahana Read More »
Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Sampai saat ini, masih banyak anggota BPD yang tidak memahami dan mengetahui tentang: 1. Tanah-tanah milik desa. 2. Barang inventaris desa. 3. Fasilitas umum aset desa.
Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Read More »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 4) Read More »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Read More »
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 1) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan
Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 1) Read More »
Mutasi Perangkat Desa Penerapan ketentuan pada huruf a ayat (4) pasal 7 Permendagri nomor 67 tahun 2017, bila kita menerapkannya, maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral. Hal
Mutasi Perangkat Desa Read More »
Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasar Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas Pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 diuraikan: 6. Ketentuan Pasal 7 diubah dan
Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Read More »
Tenggang Waktu Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Nomor 67 Tahun 2017, Jabatan perangkat desa itu tidak boleh kosong seharipun. Hari ini ditinggal yang
Tenggang Waktu Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Read More »
SK Perangkat Desa Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian
Dokumen LPPDes Syarat Mutlak Bagi Cakades Petahana Ada satu lagi syarat dalam bentuk dokumen yang dipenuhi bagi kades yang mendaftar kembali sebagai calon kades dalam pilkades, yaitu LPPDes AMJ. Jika
Dokumen LPPDes Syarat Mutlak Bagi Cakades Petahana Read More »
Calon Kades Petahana Dapat Ditolak Pendaftarannya Tulisan-tulisan berikut adalah jalan-jalan menuju penolakan pendaftaran Calon Kepala Desa Petahana: 1 TAHAPAN PERSIAPAN PILKADES YANG TIDAK TUNTAS (Apa konsewensi hukumnya?) Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Calon Kades Petahana Dapat Ditolak Pendaftarannya Read More »
Antara RPJMDes RKPDes APBDes dan Penjabaran APBDes Berdasarkan Permendagri 114/2014 dan 20/2018, antara RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Penjabaran APBDes, siklus penyusunannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. RPJMDes a. RPJMDes itu
Antara RPJMDes RKPDes APBDes dan Penjabaran APBDes Read More »
Sifat Mutatis Dan Mutandis Dalam APBDes Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa itu pelaksanaannya atau realisasinya bersifat mutatis mutandis.
Sifat Mutatis Dan Mutandis Dalam APBDes Read More »
Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Beberapa hari lalu, saya menerima pesan berantai dari teman lewat WA, setelah saya baca, akhirnya saya coba untuk menulis simpulnya, antara lain sebagai
Ketergantungan Akut Pemerintah Desa Terhadap Dana Transfer Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Berdasarka Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangannya maka klasifikasi desa di Indonesia dapat
Stratifikasi Desa Berdasarkan Prodeskel Read More »
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa Membangun itu merupakan indeks komposit yang terdiri dari: 1. Indeks Ketahanan Sosial
Stratifikasi Desa Berdasarkan IDM Read More »
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Mengenai Lembaga Kemasyarakatan di desa, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Perraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 ada beberapa
Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Read More »
Menyusun SOTK Pemerintah Desa Sebagai Implementatif Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, beragam kondisi yang dihadapi di desa di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut antara lain: 1. Nama jabatan dan tupoksi berubah
Menyusun SOTK Pemerintah Desa Read More »
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu BPD Terkait pemberhentian dan penggantian antar waktu bagi BPD diatur dalam pasal 19 sampai dengan 25 Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang selengkapnya diskripsinya sebagai
Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu BPD Read More »
Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota Baik berdasarkan Permendagri 114/2014 maupun Permendes 17/2019, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, biaya Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu diatur sebagai berikut: 6. Ketentuan Pasal 48 diubah,
Biaya Pilkades Dan Pilkades PAW Read More »
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa Permendagri 110/2016 sudah jelas mengatur tentang BPD, tetapi sampai sekarang keberadaan BPD masih banyak yang karut dan banyak pula yang hidup segan mati tak hendak. Kondisi
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa Read More »
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Sesungguhnya dalam rangka membangun untuk mewujudkan kondisi kelembagaan desa yang harmonis, komunikatif, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel itu mudah, rujukan hukumnya juga sudah ada,
FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Read More »
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Dan Anggaran Desa Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diatur dalam UU 6/2014, PP 34/2014, PP 47/2015, Permendagri
Kedudukan BPD Dalam Kegiatan Dan Anggaran Desa Read More »
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana judul di atas, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara
Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Di Desa Read More »
Pedoman Yang Terabaikan Dalam Permendagri 20/2018 substansinya memberi pedoman tentang: – Apa obyeknya. – Dimana lokasinya – Berapa volumenya. – Berapa anggarannya. – Dari mana anggarannya. – Siapa pelaksananya. Yang
Pedoman Yang Terabaikan Read More »
Masa Jabatan Kepala Desa Sebagamana pada tulisan saya yang lain tentang macam-macam Kepala Desa, saya mengkategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: 1. Kepala Desa. (KADES) 2. Pelaksana Tugas Kepala Desa.
Masa Jabatan Kepala Desa Read More »
