Tata Kelola Administrasi Desa

Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2016 dan 84/2015 serta dengan memperhatikan kebutuhan memenuhi kearifan lokal desa, maka administrasi Pemerintah Desa yang menjadi tupoksi para Perangkat Desa dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sekretaris Desa a. Buku Peraturan Di Desa; b. Buku Keputusan Kepala Desa; c. Buku …

Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Desa Selengkapnya »

Macam Macam Buku Register BPD Salah satu yang bisa menjadi indikator BPD itu berfungsi dan bekerja sebagaimana tupoksinya adalah terselenggaranya administrasi BPD. Diakui atau tidak, realita di lapangan masih banyak BPD yang belum berfungsi dan belum bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan seluruh Peraturan …

Macam Macam Buku Register BPD Selengkapnya »

Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa Berbicara buku administrasi desa atau yang lazim disebut buku regester desa tidak bisa cukup berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016, tetapi harus pula peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan serta kreativitas berdasarkan kearifan lokal desa. Di bawah ini daftar buku Regester Desa yang dibagi berdasarkan tugas pokok …

Macam Macam Buku Register Pemerintah Desa Selengkapnya »

Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat …

Pidana Bagi Pemalsu Tanda Tangan Selengkapnya »

Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014, untuk pembentukan dana cadangan itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana Cadangan Desa Untuk ………………….. 4. Menganggarkan …

Alur Regulasi Pembentukan Dana Cadangan Selengkapnya »

Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas inventaris desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tentang Aset Desa 4. Kades menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Kepala …

Alur Regulasi Sewa Inventaris Desa Selengkapnya »

Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016, untuk membuat perjanjian atau melakukan sewa atas tanah milik desa itu alur regulasinya sebagai berikut: 1. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa 2. Sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Penataan Desa 3. Membuat Peraturan Desa Tentang Aset Desa 4. Kades menindaklanjuti dengan menerbitkan …

Alur Regulasi Sewa tanah Milik Desa Selengkapnya »

Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Sampai saat ini, masih banyak anggota BPD yang tidak memahami dan mengetahui tentang: 1. Tanah-tanah milik desa. 2. Barang inventaris desa. 3. Fasilitas umum aset desa. 4. Jumlah dan besaran bantuan yang individu dan/atau kelembagaan masyarakat desa. Terlebih masyarakat desa, hampir 100% tidak paham dan tahu menahu terhadap hal-hal tersebut. Akibatnya …

Lampiran LPPDes Dan LPRP-APBDes Selengkapnya »

Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa  mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya. Lalu …

Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 2) Selengkapnya »

SK Perangkat Desa Tragis memang, baru saja dapat kabar lagi dari salah satu daerah, bahwa atas petunjuk oknum kepala dinas kabupaten nya, kalau SK Penetapan Perangkat Desa dalam rangka penyesuaian dengan Permendagri 84/2016 itu SK nya kolektif. Mungkin tulisan saya yang lalu ini bisa mencerahkan kita semua lagi. SK PERSONAL DAN SK KOLEKTIF Mohon dipahami, …

SK Perangkat Desa Selengkapnya »

FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Sesungguhnya dalam rangka membangun untuk mewujudkan kondisi kelembagaan desa yang harmonis, komunikatif, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel itu mudah, rujukan hukumnya juga sudah ada, hanya kemauan, kesungguhan, dan kejujuran para pemangku desa itu ada atau tidak? Pasal 50 dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 telah menyediakan sebagai landasan hukum …

FKAKD (Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa) Selengkapnya »

Program Kerja LKD dan LAD Permendagri 18/2018 menjelaskan bahwa kelembagaan masyarakat di desa dan desa adat itu terdiri atas: A. Untuk desa diberi nama Lembaga Kemasyarakatan Desa, disingkat LKD. yang terdiri atas: 1. RT 2. RW 3. LPM 4. PKK 5. Karang Taruna 6. Posyandu 7. LKD lainnya sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat. Misalnya: Gapokta, …

Program Kerja LKD dan LAD Selengkapnya »

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Melihat kondisi yang tengah dialami LPM Desa saat ini, sungguh memprihatinkan. Lembaga yang seharusnya bermitra dengan Pemerintah Desa didalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan masyarakat guna penyelenggaraan dan pembangunan Desa yang lebih baik, kini sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Berbeda dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang lain, seperti RT/RW, PKK, Posyandu, dan Karang …

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Selengkapnya »