Tata Kelola Administrasi Desa

TUJUAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 2 Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk […]

DEVINISI TERKAIT DENGAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini,

PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 20 (1) Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media

KOORDINASI DAN FASILITASI INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa,

SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 16 (1) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau

PEMOHON INFORMASI PUBLIK DESA MENGAJUKAN KEBERATAN (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 14 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 13 (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk

WEWENANG PPID DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang: a. mengkoordinasikan

TANGGUNG JAWAB PPID DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 9 PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN PPID DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu

KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 7 Pemerintah Desa wajib: a. menetapkan Peraturan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 5 Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 4 Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 3 (1) Setiap Pemerintah Desa wajib

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 2 (1) Setiap Pemerintah Desa

DEVINISI-DEVINIS TERKAIT STANDART LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

BUKU KERJA KEPALA DESA Buku Kerja Kepala Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam tulisan ini hanya merupakan invensi

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan

KENDURI BANTUAN TUNAI Sejak pandemi Covid-19 mewabah di bumi termasuk di bumi Indonesia, bantuan tunai baik dana yang bersumber dari negara maupun dari korporasi mengalir deras ke masyarakat. Hal ini

PROFIL DESA. Oleh Tata Setiawan, SE Untuk mengetahui keadaan desa, kita bisa lihat dari Profil Desa yang menggambarkan keadaan desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun segala permasalahan

STEMPEL DALAM PEMERINTAHAN DESA Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, diperlukan stempel untuk melengkapi isi naskah dan surat tersebut, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun

REGULASI TANAH BENGKOK Oleh Tata Setiawan, SE Kali ini kita akan bicarakan terkait dengan salah satu Aset Desa yang berupa barang tidak bergerak, yaitu Tanah Bengkok. Pada mulanya Tanah Bengkok

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DI BIDANG PERTANAHAN. Oleh : Tata Setiawan, SE Salah satu tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa, adalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang meliputi LKD dan/atau Organisasi dan Lembaga yang

Kop Surat Dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 42 tahun 2016, Perka ANRI nomor 2 tahuin 2014, dan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kop Surat

Stempel Dalam Pemerintahan Desa Ketika bicara tentang Naskah Dinas dan Surat dalam Pemerintahan Desa, diperlukan stempel untuk melengkapi isi naskah dan surat tersebut, secara akselerasif berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun

MENGENAL SINGKATAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs. Pasti Anda kerap mendengar istilah Plt. dan Plh. untuk urusan administrasi di pemerintahan. Plt. singkatan dari Pelaksana Tugas, sedangkan Plh. adalah Pelaksana Harian.