Tata Kelola Keuangan Desa

TUGAS BPD TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peran pengawasan, pengesahan, dan fasilitasi musyawarah yang sangat penting. […]

TUGAS PKA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, maka PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) desa—yang biasanya dijabat oleh Kaur dan Kasi sesuai

TUGAS KEPALA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Berikut

TUGAS SEKRETARIS DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab penting dalam aspek perencanaan, dokumentasi, dan koordinasi. Berikut

TUGAS BENDAHARA DESA TERKAIT SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes, bendahara desa memiliki peran krusial dalam memastikan tata kelola keuangan tetap akuntabel dan

KONSEKUENSI HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN SILPA Oleh: NUR ROZUQI* Jika SiLPA dibawa oleh aparat desa dan tidak dimasukkan ke RKD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun APBDes tahun berikutnya, maka konsekuensi hukumnya

JIKA SILPA TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM APBDES TAHUN BERIKUTNYA Oleh: NUR ROZUQI* Pertanyaan yang sangat penting dan sering jadi sumber kebingungan di desa. Jika SiLPA tidak dimasukkan ke dalam APBDes

PENGGUNAAN SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBDes harus mengikuti prosedur yang legal, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah langkah-langkah praktis dan terstruktur yang

SILPA DALAM APBDES Oleh: NUR ROZUQI* beginilah penjelasan lengkap mengenai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam konteks APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): 1. Apa Itu SiLPA dalam APBDes? SiLPA

KONSEKUENSI HUKUM APABILA TANAH BENGKOK MASIH DIKUASAI SECARA PRIBADI OLEH KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum apabila tanah bengkok masih dikuasai secara pribadi oleh kepala desa

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PELAKSANAAN INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 26 Tahun

IMPLEMENTASI INSTRUKSI MENDAGRI NO. 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Implementasi Instruksi Mendagri No. 26 Tahun 1992 di tingkat desa menghadapi dinamika yang kompleks, baik secara administratif, sosial, maupun politis.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 1992 Oleh: NUR ROZUQI* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas

TANAH BENGKOK SEBAGAI ASET MILIK DESA Oleh: NUR ROZUQI* Status tanah bengkok saat ini tetap diakui sebagai aset milik desa, bukan milik pribadi perangkat desa, dan pengelolaannya harus tunduk pada

TANAH KAS DESA Oleh: NUR ROZUQI* Konsekuensi hukum apabila tanah kas desa disertifikatkan atas nama pribadi aparatur desa sangat serius dan dapat mencakup pelanggaran administratif, perdata, bahkan pidana. Berikut penjelasan

PEMERINTAH DESA DAN CAMAT KONGKALIKONG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala pemerintah desa dan camat terindikasi melakukan kongkalikong dalam pengelolaan keuangan desa, maka masyarakat

PEMERINTAH DESA DAN PENDAMPING KONGKALIKONG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Apabila pemerintah desa dan pendamping desa terindikasi melakukan kongkalikong dalam pengelolaan keuangan desa, maka

PEMERINTAH DESA DAN BPD KONGKALIKONG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala pemerintah desa dan BPD terindikasi melakukan kongkalikong dalam pengelolaan keuangan desa, maka masyarakat

PEMERINTAH DESA TIDAK TERBUKA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana BPD Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Manakala pemerintah desa tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan desa, maka BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai

PEMERINTAH DESA TIDAK TERBUKA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Bagaimana Masyarakat Harus Bersikap?) Oleh: NUR ROZUQI* Bila pemerintah desa tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI KAMPANYE LITERASI DAN KETERLIBATAN WARGA Oleh: NUR ROZUQI* Kampanye literasi dan keterlibatan warga adalah langkah transformasional dalam pengawasan keuangan desa. Bukan hanya mendorong

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI Oleh: NUR ROZUQI* Pengawasan melalui media sosial dan teknologi menjadi elemen inovatif dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di era

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI AUDIT PARTISIPATIF DAN EVALUASI TERBUKA Oleh: NUR ROZUQI* Audit partisipatif dan evaluasi terbuka adalah bentuk pengawasan demokratis yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI KETERLIBATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DAN KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (KPMD) Oleh: NUR ROZUQI* Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kader Pembangunan Masyarakat

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Oleh: NUR ROZUQI* Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat strategis karena mereka merupakan

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK Oleh: NUR ROZUQI* Transparansi informasi publik adalah tulang punggung pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan keterbukaan data dan akses

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PELAPORAN DAN ASPIRASI LANGSUNG Oleh: NUR ROZUQI* Pelaporan dan aspirasi langsung adalah jalur pengawasan yang bersifat spontan, responsif, dan sangat penting bagi warga

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI FORUM MUSYAWARAH DESA Oleh: NUR ROZUQI* Mekanisme pengawasan masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa merupakan sarana utama demokrasi lokal yang memungkinkan warga berperan aktif

MEKANISME PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa adalah pilar penting transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan, tapi juga

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DOKUMEN KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam pengawasan dokumen keuangan desa, dibutuhkan pendekatan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut strategi yang