Tata Kelola Keuangan Desa

KONSEKUENSI HUKUM BENDAHARA DESA BUKAN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penyerahan tugas bendahara desa kepada orang yang bukan Kaur Keuangan memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang serius bagi Kepala Desa. […]

BENDAHARA DESA SELAIN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penunjukan bendahara desa selain Kaur Keuangan bertentangan dengan ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut penjelasan lengkapnya: 1. Dasar Hukum dan Perubahan

KPM – PKH MASIH TERDAFTAR TETAPI TIDAK PERNAH MENERIMA BANTUANNYA Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis fakta mengenai kasus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang

PRAKTIK PENYALURAN DANA JASMAS KEPADA POKMAS ABAL-ABAL Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis fakta hukum mengenai praktik penyaluran Dana Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) kepada kelompok masyarakat (pokmas) abal-abal,

PRAKTIK PENGURUS BUMDES YANG MENGGUNAKAN DANA BUMDES UNTUK USAHA PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik pengurus BUMDes yang menggunakan dana BUMDes untuk usaha pribadi,

PRAKTIK KADES YANG MEMEGANG SENDIRI DANA PENYERTAAN MODAL BUMDES Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang memegang sendiri dana penyertaan modal Badan

KADES YANG MENGERJAKAN SENDIRI PROYEK DARI BANTUAN KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Berikut penjelasan komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang mengerjakan sendiri proyek dari Bantuan Keuangan (BK),

PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBELANJAKAN SENDIRI KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Ini penjelasan secara komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang membelanjakan sendiri keuangan desa, tanpa melalui

PRAKTIK KEPALA DESA YANG MEMBAWA ATAU MENGUASAI LANGSUNG KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan secara komprehensif dan berbasis regulasi mengenai praktik kepala desa (Kades) yang membawa atau menguasai langsung keuangan

SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL MASYARAKAT JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa karena menyangkut peran masyarakat sebagai pengawas sosial dan pemilik

SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL BPD JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa manakala menyangkut fungsi pengawasan BPD terhadap tata kelola keuangan

SIKAP YANG WAJIB DIAMBIL PERANGKAT DESA JIKA KEPALA DESA MENGELOLA KEUANGAN DESA SECARA SEPIHAK DENGAN BANTUAN PENDAMPING DESA Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa inti dari pengendalian internal, etika tata kelola, dan

SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH KADES BILA PEMKAB/PEMKOT (MELALUI DINAS ATAU KECAMATAN) MEMERINTAHKAN AGAR PROGRAM RKPD KAB/KOTA DIDANAI DARI APBDES Oleh: NUR ROZUQI* Perihal yang sangat strategis, salah

SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH MASYARAKAT BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Bahwa menyangkut peran masyarakat sebagai pengawas sosial dalam tata kelola desa.

SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH BPD BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi

SIKAP DAN LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH SEKDES, KAUR, DAN KASI BILA KEPALA DESA MEMBELANJAKAN UANG DESA SECARA SEPIHAK Oleh: NUR ROZUQI* Menyangkut integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan

KEPALA DUSUN DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) SEBAGAI TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat penting, karena Kepala Dusun dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sering

PERAN KEPALA URUSAN (KAUR) DAN KEPALA SEKSI (KASI) SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat relevan, karena Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) memiliki peran

KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA DALAM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) Oleh: NUR ROZUQI* Peran Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sentral dalam menjaga

KEPALA DESA SEBAGAI PKPKD Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan ini sangat penting, PusBimtek, karena Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah aktor utama dalam memastikan keuangan desa dikelola

KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kunci dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai prinsip

PROFESIONALISME SEKRETARIS DESA DALAM MENJAGA INTEGRITAS TATA KELOLA DESA Oleh: NUR ROZUQI* Pertanyaan ini menyentuh inti dari profesionalisme Sekretaris Desa dalam menjaga integritas tata kelola desa. Untuk mengatasi tantangan dalam

SOP VERIFIKASI DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Oleh: NUR ROZUQI* SOP (Standard Operating Procedure) verifikasi dokumen kegiatan anggaran oleh Sekretaris Desa adalah alat penting untuk memastikan proses verifikasi berjalan terstruktur, konsisten, dan

TANTANGAN UTAMA DALAM VERIFIKASI DOKUMEN OLEH SEKRETARIS DESA Oleh: NUR ROZUQI* Peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran memang strategis, tetapi juga penuh tantangan. Berikut adalah tinjauan komprehensif mengenai

PERAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI VERIFIKATOR DOKUMEN KEGIATAN ANGGARAN Oleh: NUR ROZUQI* Tentu, berikut adalah uraian lengkap mengenai peran Sekretaris Desa sebagai verifikator dokumen kegiatan anggaran, yang mencakup dasar hukum, fungsi

PENYERAHAN TUGAS BENDAHARA DESA KEPADA ORANG YANG BUKAN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penyerahan tugas bendahara desa kepada orang yang bukan Kaur Keuangan memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang serius

BENDAHARA DESA DARI UNSUR BUKAN KAUR KEUANGAN Oleh: NUR ROZUQI* Penunjukan bendahara desa selain Kaur Keuangan bertentangan dengan ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut penjelasan lengkapnya: 1. Dasar Hukum

KAUR KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA DESA (memahami Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Penjelasan lengkap dan terstruktur berikut mengenai Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang

TIM PENDUKUNG KAUR DAN KASI (memahami Pasal 7 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Ini penjelasan lengkap dan kontekstual mengenai Pasal 7 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang

KAUR DAN KASI SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (memahami Pasal 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Oleh: NUR ROZUQI* Berikut ini penjelasan lengkap dan sistematis mengenai Pasal 6 Permendagri Nomor 20