Tata Kelola Keuangan Desa

PERJALANAN DINAS FIKTIF DALAM APBDES DAN PENYALAHGUNAAN PELATIHAN SEBAGAI PELESIRAN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen […]

PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN/KABUPATEN Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Dana Desa (DD) dirancang untuk memperkuat

BUDAYA EWUH-PAKEWUH SEBAGAI PENGHAMBAT PENGAWASAN APBDES DAN CELAH KORUPSI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Budaya ewuh-pakewuh—enggan menegur atau mengkritik karena

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI “PINJAM SEMENTARA” DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah tulang punggung

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI PEMBIAYAAN GANDA PROYEK FISIK Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah

MODUS KORUPSI APBDES MELALUI RAB DI ATAS HARGA PASAR Oleh: NUR ROZUQI* 1. Pendahuluan APBDes adalah instrumen strategis yang mengarahkan

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh:

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DANA SUMBANGAN PABRIK UNTUK PEMBANGUNAN DESA HANYA MASUK SAKU APARATUR DESA DAN TIDAK MASUK REKENING

SIKAP RAKYAT YANG IDEAL BILA DESA DENGAN BANYAK PABRIK MEMILIKI PADes RENDAH Oleh: NUR ROZUQI* A. Pendahuluan Pendapatan Asli Desa

KONSEKUENSI HUKUM BILA PENGELOLAAN CSR DARI PERUSAHAAN DI DESA TIDAK MELIBATKAN PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA Oleh: NUR ROZUQI*