Tata Kelola Keuangan Desa

SOLUSI TERBAIK PUBLIKASI DOKUMEN KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Untuk memastikan publikasi dokumen keuangan desa berjalan efektif dan sesuai regulasi, berikut beberapa solusi terbaik yang bisa diterapkan: Solusi Teknis dan […]

UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA Oleh: NUR ROZUQI* Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, diperlukan pendekatan yang menyeluruh—mulai dari penguatan kapasitas aparatur hingga pelibatan aktif masyarakat. Berikut adalah strategi yang terbukti

DOKUMEN KEUANGAN DESA YANG PALING PENTING UNTUK PUBLIK Oleh: NUR ROZUQI* Dokumen keuangan desa yang paling penting untuk publik adalah dokumen yang menunjukkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa, karena menyangkut

DOKUMEN KEUANGAN DESA ADALAH INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIBUKA Oleh: NUR ROZUQI* Dokumen keuangan pemerintahan desa bukan termasuk informasi publik yang dikecualikan, melainkan wajib tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

REKENING KAS DESA TUNGGAL Oleh: NUR ROZUQI* Pemerintah desa wajib memiliki hanya satu Rekening Kas Desa (RKD) sebagai tempat penyimpanan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Ini merupakan prinsip dasar

MODUS PEMERASAN OLEH KADES DENGAN METODE TPPU (belajar dari kasus) Oleh: Nur Rozuqi* Tulisan ini berusaha menela’ah satu pesan WhastApp yang dicurhatkan krpada penulis. Nomor, nama dan daerah pengirim pesan

PRIORITAS DANA DESA DALAM APBN TAHUN 2025 Oleh : LODE, S.Si* Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan

PENGALOKASIAN DANA DESA HUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 146 TAHUN 2023 Ditulis : LODE, S.Si* Yang mendasari ditetapkannya PMK 146 Tahun 2023 adalah : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN PMK NOMOR 145 TAHUN 2023 Ditulis : LODE, S.Si* Yang mendasari ditetapkannya PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah berdasarkan

LAPORAN KEPALA DESA Ditulis : LODE, S. Si* Dalam ketentuan umum Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa arti Laporan Kades adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa

STUDY TIRU MODUS KORUPSI APBDES Oleh Toni* Mencermati berita dari media online “Lensa Polri” tertanggal 29 September 2023 dengan judul “ Ketua Panitia Study Tiru To Bali, Sunaryo ; Satu

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL BPD (Berdasarkan UU No. 6/2014 ttg Desa Pasal 56 s/d 66, PP 43/2014 ttg peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 Pasal 72 s/d 77, PP 47/2015 ttg perubahan

JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG DITANGANI KAUR DAN KASI (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Ditulis : LODE, S. Si* Kaur dan

TUGAS PPKD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Ditulis : LODE, S. Si* PPKD terdiri dari Sekretaris

BELANJA DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 19. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi

PENDAPATAN DESA (Berdasarkan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Draf Tertanggal 3 Juli 2023) Data atau diskripsi frasanya sebagai berikut: 17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi

KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Ditulis oleh : LODE, S.Si* Keuangan Desa adalah semua hak

TUGAS SEKRETARIS DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) Ditulis oleh : LODE, S.Si* Sekretaris desa adalah perangkat desa

SALAH SATU FUNGSI BPD ADALAH MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA Ditulis Oleh : LODE, S. Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun

INSTRUMEN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD DALAM TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN APBDesa (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD) Oleh : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA OLEH BPD Oleh : LODE, S. Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sulawesi Tenggara BPD dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan di hadapan masyarakat desa,

PERAN BPD DALAM PERCEPATAN PENETAPAN PERDES APBDesa Oleh : LODE, S.Si Ketua BPD Pusuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana Sul-Tra Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu Lembaga Desa yang menjalankan

SOLUSI PREVENTIF KORUPSI APBDes Manakala dicermati, ada beberapa beberapa modus aparatur dalam melakukan penyelewengan APBDes yang dilakukan baik secara personal maupun komunal dengan modus yang beragam yang secara ringkas dapat

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan

MATERI MUATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 B. Format Materi Muatan

KERUGIAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 77 Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PERSIAPAN (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 76 (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA ADAT (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 75 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis utandis terhadap pengelolaan keuangan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 74 (1) Menteri melakukan pembinaan

LAMPIRAN BAGIAN TAK TERPISAH (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) Diskripsi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 73 Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan